Pimpinan DPR Rembukan Perppu Ormas Jelang Reses

Abi Sarwanto , CNN Indonesia | Senin, 17/07/2017 11:06 WIB
Pimpinan DPR Rembukan Perppu Ormas Jelang Reses Pimpinan DPR hari ini membahas Perppu Ormas yang telah disodorkan pemerintah pekan lalu. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bakal membahas masuknya Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah dikirim pemerintah ke parlemen pekan lalu.

"Nanti siang ada rapat pimpinan. Tentunya mengagendakan di dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk dibacakan Perppu itu di dalam sidang paripurna," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/7).

Agus menjelaskan, setelah dibacakan di dalam sidang paripurna terdekat, Perppu itu sudah resmi masuk ke DPR. Setelahnya, DPR memproses Perppu dengan mengkaji dalam waktu satu kali masa sidang.

"Sehingga sebentar lagi ini kan ada reses kemudian masa sidang berikutnya DPR harus memproses dan memberikan jawaban," ujar dia.
Apabila diterima, kata Agus, Perppu langsung disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Namun, jika ditolak maka Perppu dicabut dan kembali pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, setelah dibacakan dalam rapat paripurna, Perppu kemudian berubah menjadi Rancangan Undang-undang (RUU) dan komisi yang ditugaskan di parlemen akan meminta penjelasan pemerintah.

Usai mendapat penjelasan dari pemerintah, DPR kembali menggelar rapat paripurna untuk menyetujui atau menolak Perppu sebagai bentuk UU yang baru. Berdasarkan Pasal 52 ayat 4, jika diterima maka Perppu disahkan menjadi UU.
Sedangkan Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika Perppu tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, maka Perppu harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya diatur pada Padal 52 ayat 6-8 mengatur ihwal RUU tentang Pencabutan Perppu yang kemudian ditetapkan sebagai UU di rapat paripurna.
Hingga kini, Agus menyatakan partainya, Demokrat, belum memiliki sikap atas Perppu Ormas. Sikap itu akan diberikan ketika Perppu sudah dikaji Pansus.

Terlepas dari itu, Agus menilai Perppu Ormas bisa mengancam kebebasan berserikat. Sebab menurutnya ada nilai kebebasan yang dipangkas dan itu akan menimbulkan persoalan.

"Kalau dipangkas pasti akan menimbulkan konflik dalam artian pastinya kan kontra demokrasi, kontra kebebasan," kata Agus.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Aturan Pembubar Ormas Terbit