Setya Novanto Tersangka, Pemerintah Harap Golkar Tetap Solid

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berharap Partai Golongan Karya tetap menjaga soliditas pasca penetapan tersangka Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo tak pernah menginginkan ada kisruh di internal setiap partai politik Indonesia.

"Mudah-mudahan tidak mengganggu partai yang beliau pimpin, pemerintah menginginkan semua partai politik itu solid. Soal masalah internal saya serahkan pada internal partainya saja," kata Tjahjo di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Jakarta, Selasa (18/7).

Lihat juga: Kader Muda Golkar Minta Setnov Mundur dari Kursi Pimpinan

Setya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada kasus korupsi pengadaan e-KTP sejak Senin (17/7) malam. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut peran Setya adalah mengatur pihak yang akan memenangkan proyek pengadaan e-KTP.

Nasib Setya sebagai Ketua DPR pun ditentukan dalam rapat khusus yang diadakan pimpinan lembaga legislatif nasional pagi ini. Sementara, desakan dari internal Partai Golkar agar Setya mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum partai mulai bermunculan di waktu bersamaan.

"Mudah-mudahan Pak Novanto bisa mengikuti proses hukum ini dengan tetap memenuhi asas praduga tak bersalah. Tapi ini tidak akan mengganggu pembahasan RUU Pemilu saya yakin, sebab DPR itu kolektif pimpinannya," kata Tjahjo.

Lihat juga: Nasib Setya Novanto dan Partai Beringin di Kancah Politik

Setya disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, sebagai tersangka.

Nama Setya muncul dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Ia disebut mendapat jatah 11 persen dari nilai proyek e-KTP sebesar Rp574 miliar.

Setya juga disebut mengarahkan perusahaan pemenang proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut. Dari keterangan sejumlah saksi di persidangan, ia disebut menjadi pemegang proyek e-KTP. Ia juga diduga orang dekat Andi Narogong. (gil/gil)