Agung Laksono: Setnov Tetap Ketum Golkar, Tak Perlu Munaslub

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, Setya Novanto tetap menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar dan ketua DPR, meski sudah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Setya Novanto tetap sebagai ketua umum Golkar sebagaimana mestinya, dengan tetap sesuai komitmen sejak awal untuk tidak mengabaikan proses hukum," kata Agung Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7).

Agung meminta kepada semua pihak, baik internal kader Golkar maupun pihak eksternal dari partai politik lain, untuk menghormati proses hukum hingga inkracht di pengadilan.

Lihat juga: Novanto Tersangka, Golkar Belum Berencana Gelar Munaslub

Menurutnya, saat ini belum ada urgensi penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk posisi pelaksana tugas (plt) sebagai Ketua Umum Golkar.

"Sehingga tidak perlu ada perubahan, tidak perlu ada usulan plt, munaslub. Karena kalau itu sudah saatnya terjadi, ya laksanakan. Tergantung perkembangan hukum yang ada," ujarnya.

Agung menilai, status tersangka yang disandang Ketua Umum Golkar pernah terjadi di era kepemimpinan Akbar Tandjung pada medio 2000. Karena itu, kata Agung, Setnov tidak perlu mundur sebagai ketua DPR lantaran proses hukum yang berjalan masih belum selesai.

Lihat juga: Daftar Pentolan Partai yang Kena Jerat Tersangka

Agung pun berharap penetapan Setnov sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP tidak menggangu stabilitas nasional.

"Jangan sampai peristiwa Pak Setya Novanto menjadi tersangka mengganggu stabilitas nasional, mengganggu kerja DPR. Jangan sampai menganggu kerja dewan," katanya.

Sementara itu, politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Setnov mundur dari jabatan ketua umum Golkar sekaligus ketua DPR RI. Desakan itu merupakan imbas dari penetapan Setnov sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK.

Lihat juga: Setya Novanto Akhirnya Angkat Suara soal Penetapan Tersangka

"Dengan ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka saat ini, tidak ada jalan lain. Demi menjaga nama partai, Setya Novanto harus mengundurkan diri dari Ketua Umum DPP Golkar dan Ketua DPR RI," kata Doli dalam keterangannya kepada wartawan. (pmg/gil)