Dalam pertemuan itu, Jokowi disebut menjelaskan lengkap mengenai maksud dan tujuan penerbitan yang nantinya memudahkan pemerintah membubarkan ormas anti-Pancasila.
"Mengkonfirmasi ulang agar masyarakat, umat tak ada yang salah paham," ujar Thamrin di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/7).
Thamrin mengatakan, dia menduga protes terhadap penerbitan Perppu itu disebabkan tidak utuhnya informasi yang diterima. Sehingga, penjelasan lebih lanjut diperlukan. Menteri Sekretaris Negara Pratikno turut melengkapi penjelasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami usahakan untuk meredam hal-hal yang utamanya berkaitan dengan Perppu ini. Kami sudah paham apa yang akan disampaikan kepada umat," tuturnya.
Serupa, perwakilan IAI As'adiyah Sengkang di Sulawesi Selatan, Yunus Pasanreseng mengatakan, ia akan membantu pemerintah menyuarakan tak ada ancaman dari Perppu Ormas. Hal ini harus disampaikan sebab pemerintah dikhawatirkan menyalahgunakan wewenang dan menutup demokrasi.
Lihat juga:GP Ansor: Tidak Mungkin Mendirikan Khilafah |
Tak Abaikan Ulama
Terpisah, perwakilan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam, Febri Rizky meminta kepada pemerintah agar tidak mengabaikan pendapat ulama.
Hal itu diutarakan Febri saat berorasi di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Selasa (18/7). Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam sendiri tergabung dalam Aliansi Ormas dan Umat Islam Sejabodetabek yang menggelar aksi siang tadi.
"Kami mahasiswa menyerukan kepada rezim Jokowi-JK bahwa suara ulama harus didengar agar mereka tidak sengsara di dunia," kata Febri dari atas mobil komando. (asa/asa)