Wakapolri: Anggaran Densus Antikorupsi Mulai Dibahas Banggar

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin mengklaim, anggaran Densus Antikorupsi Polri sudah mulai dibahas Badan Anggaran DPR. Ia mengatakan, anggaran itu nantinya akan digunakan untuk operasional Densus Antikorupsi ke depan.

"(Anggaran Densus Antikorupsi) itu sudah dibahas di Badan Anggaran," ujar Syafruddin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/7).

Syafruddin memaparkan, Banggar DPR saat ini tengah mengkalkulasi besaran anggaran yang nantinya dapat mengakomodir operasional seluruh personel Densus Antikorupsi dalam bertugas.

Lihat juga: KPK Tak Merasa Tersaingi dengan Kehadiran Densus Antikorupsi

Pasalnya, ia mengatakan, personel Densus Antikorupsi tersebar di seluruh tingkat elemen Polri mulai dari tingkat Polda hingga Polsek. Bahkan, ia berkata, unsur Kejaksaan juga akan menjadi bagian dari Densus Antikorupsi.

"(Besaran anggaran) itu sedang dikalkulasi karena jumlah personelnya," ujarnya.

Sementara, Syafruddin menuturkan, Densus Antikorupsi dibentuk untuk mendukung kerja KPK. Ia berkata, KPK dengan keterbatasan personel tidak mampu menjangkau semua perkara korupsi yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia.

Lihat juga: Selamat Datang Densus Antikorupsi!

Ia juga mengatakan, Densus Antikorupsi tidak bekerja secara independen, melainkan tetap di bawah koordinasi KPK. Pola kerja itu, kata dia, bagian dari program trigger mechanism yang sejak awal digagas KPK agar seluruh lembaga bebas dari korupsi.

"Jadi apa yang sudah berjalan itu tetap berjalan, tapi bingkainya lebih besar agar operasionalnya, tonjokannya, tubrukannya jadi lebih tajam supaya bisa menjangkau semua," ujar Syafruddin.

Lebih dari itu, ia menegaskan, pembentukan Densus Antikorupsi belum pasti dibentuk. Namun, ia berharap, pembentukan badan baru di tubuh Polri ini tidak diperdebatkan karena memiliki tujuan positif.