Ada 175 Anggota DPR Absen di Awal Rapat Paripurna RUU Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 175 anggota DPR absen di awal Rapat paripurna DPR untuk mengambil keputusan atas Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu), Jakarta, Kamis (20/7).

Dari daftar absen yang dipantau CNNIndonesia.com hingga rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Fadli Zon itu dimulai, tercatat sudah 385 anggota dewan yang hadir. Adapun total anggota DPR yang tercatat untuk periode 2014-2019 adalah 560 orang. 

"Dari daftar paripurna Kesekretariatan Jenderal terapat 385 anggota dari seluruh fraksi, sehingga kuorum tercapai," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat membuka rapat, Kamis (20/7).

Lihat juga: Fadli Zon Pimpin Paripurna RUU Penyelenggaraan Pemilu

Sebelumnya, sejumlah fraksi seperti PKB, Gerindra, PDIP, dan PPP memerintahkan anggotanya untuk hadir di rapat paripurna untuk mengantisipasi mekanisme voting jika musyawarah mufakat dalam memutuskan RUU Pemilu, mengalami kebuntuan.

Dalam penyelesaian RUU Pemilu hari ini, setidaknya ada lima isu krusial yang masih menjadi pembahasan alot.

Kelima isu krusial yang belum disepakati itu adalah ambang batas presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, besaran kursi per dapil, dan metode konversi suara ke jumlah kursi parlemen.

Lihat juga: Rapat Paripurna DPR Akan Pastikan Nasib RUU Pemilu Hari Ini

Ada pun lima opsi paket yang nantinya akan disetujui dalam paripurna adalah:

Paket A: Presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket B: Presidential threshold (nol persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket C: Presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket D: Presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (lima persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket E: Presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (3,5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).