Koalisi Pemerintah Minta Setya 'Turun Gunung' Pimpin Rapat

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi partai pendukung pemerintah meminta Ketua DPR Setya Novanto turun gunung memimpin kelanjutan rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) malam ini.

Partai itu adalah PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan Hanura.

Pantauan CNNIndonesia.com, Kamis (20/7) saat ini rapat paripurna tengah diskors dan akan dilanjutkan dalam forum lobi pada pukul 19.30 WIB. Menurut Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana, saat ini Setnov sudah memipin langsung forum lobi semua fraksi di DPR.

"Di paripurna nanti kami minta Pak Setnov untuk memimpin," kata Dadang di sela forum lobi rapat paripurna, di Gedung DPR, Jakarta.

Lihat juga: Isu Krusial RUU Pemilu Mengerucut, Paripurna Diskors Dua Jam

Enam partai pendukung pemerintah, kata Dadang, menilai kepemimpinan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam memimpin rapat paripurna saat ini cenderung lamban.

"Tadi kan (rapat paripurna) enggak beres-beres," katanya.

Untuk itu, Dadang berharap Setya Novanto dikuatkan agar dapat memimpin paripurna meski berstatus tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Kami upayakan Pak Setnov. Terlepas Pak Setnov kena musibah kami upayakan," katanya.

Lihat juga: Golkar Klaim Enam Partai Pro Pemerintah Dukung Paket A

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pemimpin rapat paripurna mengatakan, tidak ada perubahan unsur pimpinan dalam lanjutan rapat malam ini.

"Saya masih pimpinan," ujar Fadli usai forum lobi rapat paripurna.

Fadli ditunjuk memimpin rapat paripurna karena membidangi politik, hukum dan keamanan. Dalam rapat tadi, Fadli memutuskan rapat paripurna diskors untuk lobi agar mendapat keputusan musyawarah mufakat.

Rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu kembali diskors untuk dilakukan lobi.

Lobi kedua selama 30 menit diambil untuk kembali membahas opsi-opsi yang belum mufakat pada sesi lobi pertama.

Hingga kini, sebanyak enam fraksi yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan Hanura sudah sepakat terhadap opsi paket A. Sedangkan Gerindra, PKS dan Demokrat berkukuh dengan opsi paket B. Sementara PAN memilih jalan tengah dengan opsi C.

Lihat juga: Pemerintah Tolak Usul Gerindra Cs Tunda Rapat RUU Pemilu