NasDem Minta Keputusan RUU Pemilu Rampung Malam Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pakar Partai Nasinonal Demokrat Teuku Taufiqulhadi meminta agar pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) tidak ditunda sampai pekan depan.

"Saya ingin hari ini selesai walaupun sampai besok pagi. Harus diselesaikan sekarang," kata Taufiqulhadi di sela forum lobi rapat paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/7).

Menurutnya, jika ditunda sampai Senin atau Selasa pekan depan, masih ada agenda yang harus diselesaikan. Seperti halnya pansus angket KPK yang harus ditunda karena rapat paripurna yang berlarut-larut.

Lihat juga: Isu Krusial RUU Pemilu Mengerucut, Paripurna Diskors Dua Jam

Anggota Komisi III ini mengelak jika partainya dan koalisi pendukung pemerintah memaksakan pengambilan keputusan diambil melalui pemungutan suara atau voting.

"Karena rakyat sudah mengatakan kok pekerjaannya lama sekali, menghabiskan uang banyak sekali, masih juga mengulur-ulur," ujarnya.

Taufiqulhadi mengatakan, perdebatan saat ini masih mengenai ambang batas presiden 20/25 dan nol persen serta metode konversi suara disebutnya akan berujung.

Jika ditempuh voting atas dua isu itu, maka kata dia, harus secara tertutup karena menyangkut kebijakan dan bukan orang per orang serta dilakukan pada rapat paripurna kali ini.

Lihat juga: Gerindra Usul 'Presidential Threshold' Diputus Pekan Depan

"Ketika melihat posisi seperti itu kan mereka akan mengatakan, minggu depan. Itu akan bergulir. Apa bedanya kalau kita putuskan sekarang dan Senin?" ucapnya.

Sebelumnya, empat fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN disebut mengusulkan penundaan pengambilan keputusan RUU Pemilu dalam rapat paripurna malam ini.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengklaim, penundaan keputusan hanya berlaku terhadap dua isu yaitu ambang batas presiden dan metode konversi suara. Tiga isu lainnya diusulkan diputus malam ini.

Ketiga isu yang diklaim bakal diputuskan malam ini adalah sistem pemilu terbuka, ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10.