Fahri Hamzah Sebut Ambang Batas Presiden Disetir Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menduga keputusan tentang angka ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu sebesar 20/25 persen telah disetir oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Fahri menyebut Jokowi menyetir ambang batas presiden karena hal itu merupakan syarat bagi seseorang untuk maju sebagai calon presiden.

Indikasi lain dari campur tangan Jokowi adalah panasnya perdebatan soal ambang batas dibanding empat isu penting lain.

"Jadi masalahnya satu saja presidential threshold (ambang batas), nah presidential threshold di-drive (setir) oleh presiden," kata Fahri di kompleks parlemen, Jum'at (21/7).

Lihat juga: Pemerintah Tak Persoalkan UU Pemilu Digugat ke MK

Meski begitu, Fahri menilai ambang batas presiden yang sudah disahkan tidak menjadi jaminan bagi Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2019. Alasannya, menurut dia, Jokowi tidak memiliki andil yang kuat dalam partai.

Fahri kemudian membandingkan Jokowi dengan sosok Prabowo Subianto yang menjabat ketua umum dan ketua dewan pembina Partai Gerindra. Menurut Fahri, Jokowi yang bukan ketua umum bisa saja ditinggalkan partai.

"Kita juga enggak tahu nasib pak Jokowi ya, bisa jadi dia juga enggak dapat tiket. Siapa bilang dia pasti dapat tiket? Belum tentu," kata Fahri.

Saat pembahasan RUU Pemilu, Fahri secara pribadi memilih opsi B dengan ambang batas presiden nol persen. Ia setuju dengan ketiadaan ambang batas lantaran pemilu 2019 digelar secara engan pemilu serentak.

"Jadi kalau kemudian di tingkat bawah atau masyarakat untuk judicial review (JR) itu pasti terjadi. Saya punya perasaan bahwa itu bisa menang, karena konsep threshold ini bertentangan dengan prinsip persyaratan atau prinsip pemilihan presiden maupun wapres secara langsung," kata Fahri.

Lihat juga: Tak Diajak Konsultasi PKS, Fahri Hamzah 'Setia' Temani Setnov

Pengesahan RUU menjadi UU Pemilu pada Jumat (21/7) dini hari tadi sempat diwarnai aksi walk out empat fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS karena tidak sepakat opsi voting untuk isu ambang batas presiden.

Sebagai konsekuensi, Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan menyerahkan palu sidang kepada Ketua DPR Setya Novanto untuk melanjutkan jalannya sidang. Sebanyak 332 anggota dari faksi PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura menyetujui opsi A.

Adapun opsi paket A terdiri dari ambang batas presiden 20/25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10, dan metode konversi suara sainte lague murni.

Lihat juga: Ketentuan Presidential Threshold Dianggap Tak Masuk Akal