Djarot Minta PNS Anti-Pancasila Pindah Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung penuh amanat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang meminta para pegawai negeri sipil (PNS) yang terindikasi bergabung dalam organisasi kemasyarakat (ormas) anti-Pancasila untuk mengundurkan diri.

"Karena sebagai PNS, kami disumpah untuk setia pada ideologi Pancasila. Kalau merasa sudah tidak cocok lagi dengan ideologi Pancasila, ya mending mengundurkan diri saja secara gentle," kata Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/7).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini bahkan secara gamblang meminta para oknum, khususnya PNS yang merasa tidak lagi sepaham dengan ideologi bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pindah kewarganegaraan.

Lihat juga: 'Hantu Khilafah' Pasca Pembubaran HTI

"Kalau dia enggak setuju dengan ideologi Pancasila, ya pindah saja. Bukan hanya pindah profesi sebagai PNS, tapi pindah ke negara lain yg sesuai dengan ideologi dia," ujar Djarot. 

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta para PNS yang ketahuan mengikuti kegiatan ormas-ormas yang terindikasi anti-Pancasila untuk mengundurkan diri dari jabatannya. 

"Kalau ada PNS yang baik langsung atau tidak terlibat dengan elemen-elemen yang melawan atau berseberangan atau mengembangkan ajaran ideologi lain selain Pancasila, silakan mengundurkan diri saja dari PNS," ujar Tjahjo kepada wartawan, kemarin, seperti dikutip dari Detik.com. 

Lihat juga: Kaum Terdidik dalam Pusaran Ideologi 'Anti-Pancasila'

Menurutnya, PNS harus bisa mengambil sikap tegas ketika ada pihak yang ingin mengganti ideologi negara. Terutama tiap kepala daerah. Harusnya, kata Tjahjo, mereka bisa meredam paham anti-Pancasila di daerahnya masing-masing. 

Tjahjo menambahkan, PNS juga punya peran untuk terus memberikan pemahaman terkait ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 di tengah masyarakat. Dasar dan falsafah negara itu sudah final dan mengikat bagi tiap warga negara Indonesia.  (sur)