'Pemerintah Bahlul Minta PNS Terlibat HTI untuk Mundur '

Jakarta, CNN Indonesia -- Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyebut pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meminta Aparat Sipil Negara (ASN) atau PNS terlibat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mundur dinilai tak beralasan.

Yusril menilai pernyataan Tjahjo sebagai hal yang bodoh, karena HTI telah dibubarkan sejak badan hukumnya dicabut Kemenkumham tengah pekan lalu.

"Ya itu bodoh saja HTI sudah dibubarkan masih disuruh milih HTI atau tetap jadi PNS. Itu namanya pemerintah bahlul sendiri," ujar Yusril ditemui usai acara seminar di kawasan Pancoran, Jakarta, Selasa (25/7).

'Bahlul' merujuk istilah dari bahasa Arab yang kerap digunakan untuk menyindir orang berkelakuan aneh atau sesat pikir.

Mantan Menteri Kehakiman ini mengatakan pemerintah mestinya tak perlu khawatir dengan keberadaan ormas anti pancasila semacam HTI. Yusril menilai cap anti-Pancasila yang dituduhkan kepada HTI muncul karena ketidaktahuan pemerintah atas konsep khilafah.

Lihat juga: Adhyaksa Klarifikasi soal HTI ke Nahrawi Hingga Jokowi

Kuasa hukum HTI ini menjelaskan, khilafah sebenarnya hanya sebutan untuk sebuah derajat tinggi sebuah negara dalam ajaran Islam. Bahkan, klaim Yusril, sejak lama konsep pemerintahan di Indonesia mendekati ajaran khilafah umat Islam.

"Jadi sebenarnya enggak apa-apa, itu lumrah saja mereka punya interpretasi berbeda tentang konsep kenegaraan," katanya.

Lihat juga: Menimbang Sanksi Bagi PNS Anggota Ormas Anti-Pancasila

Sebelumnya Menteri Tjahjo menugaskan setiap kepala daerah untuk mengukur kadar keterlibatan ASN yang terindikasi menjadi anggota atau simpatisan organisasi anti-Pancasila.

Menurut Tjahjo, pihaknya berwenang mengambil tindakan tegas berupa dorongan bagi PNS yang terlibat ormas anti-Pancasila untuk mundur. Apalagi, sambungnya, bagi mereka yang masuk kategori sulit untuk disadarkan. Sementara, bagi ASN yang dapat disadarkan maka langkah pemecatan tidak akan dilakukan.