Mensos Khawatir Pada Ancaman Perongrong Ideologi Pancasila

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta bawahannya kembali memperkuat pemahaman Pancasila ke tengah-tengah masyarakat.

Hal itu ditegaskan Khofifah untuk merawat dan menjaga keberagaman serta persatuan bangsa Indonesia. Arahan itu disampaikan Khofifah karena kekhawatiran atas tingginya angka masyarakat yang disebut mau menerima pergantian dasar negara dari Pancasila menjadi bentuk lain.

Kekhawatiran itu timbul pasca Khofifah melihat survei beberapa lembaga ihwal penggantian ideologi Pancasila dengan khilafah. Khofifah menilai jika didiamkan, jumlah warga yang merasa Pancasila dapat diubah terancam makin meningkat.

"Hal-hal yang sensitif tolong kita saling menjaga. Konflik terbesar seperti yang sering diupdate Kemensos adalah konflik tanah, tapi yang paling sensitif adalah agama," kata Khofifah di kawasan Ancol, Jakarta, Rabu (26/7).

Lihat juga: Eks TNI & Polri Tegaskan Kesetiaan Pancasila di Depan Jokowi

Menurutnya, penguatan Pancasila dan keserasian sosial harus dilakukan agar keberagaman bangsa dapat diikat menjadi satu kekuatan yang positif. Jika ikatan terhadap keberagaman bangsa tidak dilakukan, persatuan disebut tak akan terwujud.

"Indonesia beragam? Iya. Tapi keberagaman itu harus diakhiri dengan kepekaan dan diikat Pancasila. Kalaupun bersatu dan tak ada pengikatnya, maka bisa terurai kembali. Keberagaman ini harus dibangun supaya mendapat format yang tepat," ujar Khofifah.

Bekas anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa itu pun meminta bawahannya aktif menjalin komunikasi dengan partai politik di parlemen tingkat pusat maupun daerah.

Lihat juga: Menimbang Sanksi Bagi PNS Anggota Ormas Anti-Pancasila

Perintah itu diberikan karena Khofifah menilai program-program keserasian sosial milik Kementeriannya tidak dapat efektif tanpa sinergi dengan anggota legislatif di pusat serta daerah.

Secara konkret, Khofifah meminta jajaran di bawahnya membuat sebuah forum keserasian sosial yang melibatkan juga para wakil rakyat di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

"Belum tentu yang menjadi wakil rakyat itu memahami bagaimana sebetulnya keberagaman harus diformat dalam sebuah harmoni. Suatu saat forum keserasian sosial ini melakukan public hearing dengan DPRD menurut saya sangat bagus," katanya.