Kisruh Beras Maknyuss, Ombudsman Selidiki Dugaan Pelanggaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Ombudsman Republik Indonesia akan menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Tim Satgas Pangan saat menggerebek gudang beras milik PT Indo Beras Unggul di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/7).

Rencananya, hari ini, Ombudsman akan memanggil sejumlah instansi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran itu.

"Kami mengundang pihak Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan Kementerian Perdagangan," kata Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari Soebekty, di gedung Ombudsman, Kamis (27/7).

Lihat juga: Waspada Beras Palsu, Saatnya Beralih ke Beras Merah

Menurut Lely, ada beberapa hal yang perlu didalami Ombudsman, yakni terkait dasar hukum penggrebekan.

Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, kata dia, punya peran melihat potensi-potensi apakah ada maladministrasi dari setiap prosedur hukum yang dilakukan.

"Kebijakan yang menjadi dasar penggrebekan ini. Yaitu Peraturan Menteri Pedagangan nomor 47 Tahun 2017. Kami akan melakukan semacam uji terhadap kebijakan tersebut," kata Lely.

Ombudsman juga akan mendalami validasi informasi yang disampaikan ke publik. Terutama terkait perbedaan jenis beras premium dan medium, jumlah keuntungan yang diperoleh, serta pemahaman atas kebijakan.

Lihat juga: KPPU Periksa Dugaan Monopoli Produsen Beras Maknyus

Sementara itu, anggota Ombudsman bidang penyelesaian laporan Ahmad Alamsyah Saragih menjelaskan, Ombudsman bakal menentukan, apakah peristiwa penggerebekan yang dialami anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera itu mengalami maladministrasi.

Jika terdapat unsur pidana, maka Ombudsman akan menyerahkannya pada penegak hukum. Tapi, kalau maladministrasi, ombudsman akan lakukan tindakan kolektif untuk memulihkan situasi.

"Selanjutnya kami akan sampaikan ke presiden dan DPR seperti apa hasil yang didapat," terang Alamsyah.

Bareskrim menggerebek gudang beras milik PT IBU di Jalan Rengas, Karangsambung, Kedungwaringin, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/7) lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto menyebut PT IBU diduga mengambil keuntungan hingga hingga 300 persen dalam tindak kecurangan yang dilakukannya. Namun, PT IBU membantah semua tudingan polisi.

Lihat juga: Mutu Beras Berkualitas yang Harus Diperhatikan