Korban 1965 Sebut Jokowi Lebih Tanggapi Aksi Intoleran

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bedjo Oentong menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang hingga saat ini belum pernah hadir ke aksi Kamisan di Istana.

Padahal, Jokowi bersedia mengikuti Aksi 212 tahun 2016 lalu. Saat itu, Jumat (2/12) ia beribadah salat Jumat bersama dalam Aksi Bela Islam Jilid III di areal lapangan Monas, Jakarta.

"Bagi saya ini kontradiktif. Di satu sisi, aksi para intoleran agama ditanggapi, tapi aksi damai kami yang mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika, tidak direspon," ujar Bedjo kepada CNNIndonesia.com di aksi Kamisan ke-500, Kamis (27/7).

Lihat juga: Fraksi Gerindra Sebut Kasus HAM Jadi Alat Politik Jokowi

Maka itu, Bedjo juga meminta Jokowi agar tak perlu bernyali kecil menghadapi ia dan rekan-rekannya sesama anggota YPKP 1965 maupun para inisiator aksi Kamisan.

"Jokowi tidak boleh takut, kami sederajat. Kami mendukung Jokowi, kok. Saat Pemilu kemarin kami pilih Jokowi," kata Bedjo.

Terlebih, jati dirinya sebagai seorang yang tidak punya sangkut paut dengan masa lalu, dianggap memudahkannya menyelesaikan masalah pelanggaran HAM.

"Karena Anda Yang Mulia, melakukan hukum, seperti yang direkomendasikan Komnas HAM, itu negara harus segara bentuk pengadilan adhoc. Negara wajib melindungi para korban khususnya yang tidak bersalah," ujarnya, ditujukan kepada Jokowi.

Lihat juga: Aksi Kamisan: Jangan Lupakan Korban Pelanggaran HAM

Bedjo Oentoeng sendiri merupakan korban pelanggaran HAM 1965. Pada tahun 1970, saat dirinya berusia 22 tahun, ia dipencara di Rutan Salemba selama sembilan tahun. Sebab, Bedjo saat ditangkap merupakan anggota Ikatan Pemuda Pelajar yang diduga bentukan Partai Komunis Indonesia.

Seperti diketahui, Kamisan adalah aksi yang digelar para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang menagih janji Presiden untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Aksi Kamisan digelar sejak 18 Januari 2007 dan kini sudah mencapai Kamis ke-500. (asa)