"Demo enggak perlu dan enggak menyelesaikan masalah, buang-buang waktu," kata Jimly di Gedung DPR/MPR, Kamis (27/7).
Penolakan Perppu Ormas oleh sejumlah pihak, menurut Jimly, seharusnya dilakukan melalui jalur hukum. Mereka yang tidak sependapat dengan perppu tersebut bisa mengajukan gugatan atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
"Itu (perppu) kan produk hukum yang sah, tinggal dilaksanakan, bagi yang dirugikan sudah tersedia upaya hukum. Sudah bagus Pak Yusril ajukan judicial review ke MK," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jimly menilai aksi turun ke jalan justru tidak efektif. Menurutnya, unjuk rasa akan lebih efektif jika dilakukan melalui media sosial.
Lihat juga:HTI Gabung Aksi Long March 287 Besok |
"Demo efektif melalui media, kerja samalah dengan medsos, tak usah fisik. Itu (demo di jalan) gaya ekspresi abad 20, kecuali ada suatu keadaan yang tak tersedia uapaya hukum," kata Jimly.
Ketua Presidium Alumni 212 (PA 212) Slamet Maarif mengatakan mereka berencana mendesak pencabutan Peraturan Pergantian Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan itu.
Mereka khawatir penerbitan Perppu Ormas berimbas pada pembubaran sejumlah ormas, setelah HTI dicabut badan hukumnya.
"Kami menghawatirkan betul, kalau perppu ini terus bergulir akan muncul rezim dikatator baru yang menjudge tanpa pengadilan," kata Slamet.