Prabowo mengatakan, UU Pemilu yang baru telah melunturkan kualitas demokrasi yang saat ini masih berusaha dibangun. UU Pemilu juga dianggap di luar nalar.
"Dalam UU Pemilu yang baru disahkan oleh DPR yang kami tidak ikut bertanggungjawab karena kami tidak mau ditertawakan oleh sejarah," ujar Prabowo di kediaman Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menuturkan, presidential threshold atau ambang batas pencapresan sebesar 20/25 persen dalam UU Pemilu baru adalah lelucon politik. Syarat itu kata dia secara nyata telah menipu dan merusak cara berpikir masyarakat.
"Saya tidak mau terlibat yang seperti itu," ujarnya.
"Kekuasaan ya silakan. Mau berkuasa lima tahun, sepuluh tahun, lima puluh tahun diujungnya sejarah yang akan menilai," ujar Prabowo.
Lihat juga:SBY: Pertemuan dengan Prabowo Luar Biasa |
Sementara itu, mantan Danjen Kopassus itu mengapresiasi sikap Demokrat, PKS, dan PAN yang juga walkout pada saat pengesahaan RUU Pemilu di paripurna. Ia berkata, ketiga partai itu memiliki pikiran yang sama bahwa UU Pemilu yang baru sangat berbahaya bagi demokrasi.
"Kami khawatir demokrasi ke depan bisa di rusak. Oleh karena itu kita wajib mengawal," ujarnya