Pertemuan SBY-Prabowo Dinilai Tak Ubah Peta Politik di DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai tidak akan mengubah peta politik di parlemen.

"Pertemuan Pak SBY dan Pak Prabowo hanya memperjelas saja peta politik yang selama ini sudah terjadi di parlemen," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana saat dihubungi, Jumat (28/7).

Menurut Dadang, peta itu sudah terlihat sejak pengesahan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) pekan lalu. Saat itu 10 fraksi di DPR terpecah menyikapi isu krusial RUU Pemilu.

Lihat juga: Pertemuan Cikeas, Manuver Awal SBY-Prabowo Hadapi 2019

Empat fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN melakukan aksi walk out, karena menginginkan agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ditiadakan .

Sedangkan, enam fraksi partai koalisi pendukung pemerintah, PDIP, NasDem, Golkar, Hanura, PKB, dan PPP mendukung ambang batas presiden sebesar 20/25 persen.

"Saya kira partai pendukung Pemerintah, kecuali PAN masih solid dan berjalan seiringan," kata dia.

Meski demikian, kata Dadang, pertemuan SBY-Prabowo dinilai memiliki dampak positif terhadap perkembangan politik di Indonesia karena memperlihatkan keharmonisan antarpimpinan partai politik.

"Hubungan harmonis antar elit tentunya sangat penting dalam memperkokoh pembangunan politik dan demokrasi," katanya.

Lihat juga: Diplomasi Nasi Goreng Ala SBY

Senada, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan menyatakan, pertemuan SBY dan Prabowo tidak akan mengubah peta politik di parlemen. Sebab, Gerindra dan Demokrat sering berseberangan sikap dengan partai koalisi pemerintah.

"Setidaknya pertemuan mencairkan suasana di antara keduanya," ujar Ace dihubungi terpisah.

Sebelumnya, SBY membantah bahwa, pertemuannya dengan Prabowo akan berujung koalisi pada Pemilu 2019.

Menurut SBY, pertemuannya hanya untuk menjalin komunikasi dan bagian dari kerjasama politik. Kerjasama itu memiliki dua cakupan, yakni untuk ranah politik dan gerakan moral.

Lihat juga: Jokowi Tanggapi SBY: Tak Ada Kekuasaan Absolut di Indonesia