Usai SBY, Gerindra akan Bertemu PAN dan PKS

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra mulai menganggendakan pertemuan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Rencana ini dilakukan setelah partai pimpinan Prabowo Subianto itu bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pekan lalu.

"Kami di Gerindra akan segera silaturahmi dengan PKS lagi dengan PAN, mungkin dengan partai-partai lain," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/7).

Fadli mengatakan bahwa perlu ada ruang dialog dan silaturahmi antarpartai politik, terutama setelah Undang-undang Pemilu disahkan DPR.

Pilihan Redaksi Fahri Hamzah: Politik Nasi Goreng Sebatas Pertemuan Simbolis 'Pertemuan SBY-Prabowo Bukan Jaminan Koalisi di Pilpres' Menakar Poros Politik Gerindra-Demokrat

Apalagi, saat pertemuan dengan SBY, kata Fadli, Prabowo bersepakat bahwa ambang batas presiden untuk Pemilu 2019 tidak relevan.

Berangkat dari UU Pemilu, Gerindra kata Fadli, menilai perlu ada komunikasi lanjutan dengan partai yang memiliki kesamaan sikap terutama ambang batas presiden.

"Saya kira komunikasi politik terus terjadlin dan kedepan kita harap lebih intens lagi," ujarnya.

Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS sepakat berbeda sikap dengan partai koalisi pemerintah dalam hal angka ambang batas presiden. Keempat partai ini menginginkan ambang batas presiden ditetapkan sebesar nol persen.

Lihat juga: Setelah Prabowo, PAN Usulkan SBY Bertemu Megawati

Meski menjalin kerjasama dan komunikasi, Fadli mengatakan, partainya enggan terburu-buru membangun koalisi untuk Pemilu 2019.

"Karena kita tau koalisi kalau cepat tidak bagus, terlalu lama belum tentu efektif. Apalagi koalisi kadang-kadang fluid," katanya.

Seusai bertemu dengan Ketua Umum Partai Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto membeberkan alasan Gerindra 'walk out' dalam pengesahan UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru.

Ia merasa, Gerindra akan ditertawakan sejarah jika mendukung UU tersebut.

Prabowo mengatakan, UU Pemilu yang baru telah melunturkan kualitas demokrasi yang saat ini masih berusaha dibangun dan dia menganggap UU Pemilu di luar nalar.