Wiranto Klaim Pembubaran Ormas Anti-Pancasila Didukung Ulama

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengklaim upaya pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) anti-Pancasila mendapat dukungan ulama.

Dukungan tersebut, kata Wiranto, disampaikan para ulama saat dirinya hadir untuk mewakili Presiden Joko Widodo dalam reuni akbar di Pondok Pesantren Futuhiyyah, Demak, Jawa Tengah Minggu (30/7).

"Mereka memberikan dukungan kepada pemerintah yang ingin untuk membubarkan organisasi apapun Ormas, LSM yang mengarah kepada penyimpangan empat konsensus (NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika) itu," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, kemarin.

Lihat juga: Informasi Dipelintir, PGI Imbau Jokowi Perbaiki Komunikasi

Wiranto menyebut pertemuan tersebut juga merupakan halaqah kebangsaan untuk yang bertujuan memberikan pemahaman empat poin yang menjadi konsensus nasional tersebut.

Wiranto mengatakan, para ulama juga memberikan pemahaman tentang cara Ormas Islam dalam menerapkan konsensus nasional tersebut.

"Untuk menghadapi rongrongan ISIS yang menggunakan simbol-simbol Islam untuk melakukan terorisme itu sangat-sangat tidak didukung," kata Wiranto.

Sebelumnya, Kepala Densus 99 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama Nurruzaman menyatakan keberadaan Peraturan Pemerintah (Perppu) nomor 2 tahun 2017 bisa jadi payung hukum resmi untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Atas dasar itu keberadaan Perppu ini harus didukung untuk segera disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.

"Kami mengajak seluruh komponen bangsa mendukung penuh Perppu ini sebagai payung hukum membubarkan HTI secara resmi,“ kata Nurruzaman melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.

Ia mengatakan jika Perppu ini tak juga diterapkan, maka ormas seperti HTI akan terus melakukan aktivitasnya.

"Ancaman mendirikan negara khilafah islamiyah ini ancaman nyata, bukan main-main," katanya.

Lihat juga: Jokowi Minta Gerakan Mahasiswa Ikut Perangi Radikalisme