Anggaran Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2019 Rp350 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan verifikasi partai politik untuk menentukan peserta pemilu serentak 2019. Tahapan yang dimulai sejak Oktober mendatang itu akan memakan biaya sebesar Rp350 miliar.

Ketua KPU Arief Budiman berkata, anggaran ratusan miliar yang diberikan untuk verifikasi parpol telah masuk pada APBN Perubahan 2017. Dari dana tersebut, penyelenggara pemilu akan melakukan verifikasi terhadap 75 parpol.

"Cukup atau tidak, kami cukupkan, kan prinsip kami seperti itu. Makanya seperti (pengadaan) kotak suara kan ada efisiensi, pemutakhiran ada efisiensi," tuturnya di Kantor KPU, Rabu (2/8).

Lihat juga: KPU akan Gunakan 1,8 Juta Kotak Suara dari Pemilu 2014

KPU telah menerima dana total Rp800 miliar untuk mempersiapkan pemilu 2019 pada tahun ini. Sementara, anggaran total untuk persiapan dan penyelenggaraan pemilu 2019 adalah Rp10 triliun.

Anggaran penyelenggaraan pemilu yang diterima KPU diklaim lebih kecil dibanding usulan mereka. Menurut Arief, awalnya KPU mengusulkan dana Rp15 triliun untuk penyelenggaraan pemilu.

Ia pun meminta Pemerintah dan DPR menjelaskan bagian-bagian anggaran yang dikurangi. Sebabnya, penyelenggara pemilu tak mau pengurangan anggaran justru terjadi di pos penting.

Lihat juga: Pemerintah Nilai KPU Tak Perlu Buat Kotak Suara Transparan

"Kalau KPU mengusulkan Rp15 triliun itu kan dengan segala rincian detail, ketika dipangkas jadi Rp10 triliun harusnya kita diberikan rincian detailnya. Jangan sampai nanti mereka menganggap (pos anggaran) ini kebesaran lalu dikecilkan, padahal pos itu adalah bagian inti dari pemilu," ujarnya.

Arief berharap, pengurangan anggaran yang sudah dilakukan tak berdampak pada berkurangnya honor bagi penyelenggara pemilu di lapangan. Alasannya, pengurangan honor diduga dapat mempengaruhi kinerja dan jalannya proses pemilu nanti.

"Makanya KPU harus diajak bicara, jangan pokoknya dipangkas jadi Rp10 triliun," katanya.