Fadli Zon Duga Kasus Hukum Hary Tanoe Picu Dukungan ke Jokowi

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Kamis, 03/08/2017 16:57 WIB
Fadli Zon Duga Kasus Hukum Hary Tanoe Picu Dukungan ke Jokowi Presiden Joko Widodo disebut memanfaatkan kasus hukum Hary Tanoe untuk meraih dukungan Perindo. (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon secara tersirat menduga rencana dukungan Perindo kepada Joko Widodo sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019 karena kasus hukum yang mendera Hary Tanoesoedibjo.

Menurut Fadli permasalahan hukum yang mendera politisi partai oposisi kerap dijadikan alat penguasa untuk mengais dukungan.

Fadli pun menduga sikap Hary yang mulai melirik Jokowi agar kasus hukumnya tidak berlanjut. Namun, kata Fadli, cara itu sangat membahayakan demokrasi.
“Partai politik yang berbeda posisi itu lebih mengalami tekanan, termasuk persoalan hukum. Hukum bisa dijadikan satu alat untuk menekan parpol dan juga sekaligus merangkulnya,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/8).

Fadli menuturkan, pada dasarnya setiap parpol memiliki hak untuk mengambil sikap politiknya. Akan tetapi sikap politik itu harus didasari atas pertimbangan yang matang.

Menyoal langkah politik Perindo, Fadli secara terang-terangan melihat ada upaya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Jokowi. Ia melihat, Jokowi seolah memberi syarat bagi Hary agar bebas dari hukum jika mendukungnya.

“Polanya itu seperti stick and carrot. Kalau tidak nurut dikasih stick kalau mau (menurut) dikasih carrot. Saya kira ini adalah cara kekuasaan, ketimbang cara menegakkan hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fadli menegaskan, Gerindra sama sekali tidak kecewa dengan sikap Perindo mendukung Jokowi. Pasalnya, ia mengklaim, Gerindra saat ini sudah menjalin komunikasi politik dengan PKS, Demokrat, dan PAN.

Namun, ia berkata, komunikasi dengan ketiga partai itu bukan untuk kepentingan Pilpres 2019 melainkan untuk keperluan Pilkada serentak 2018. Menurutnya, Pilkada serentak lebih mendesak ketimbang Pilpres 2019.

“Saya kira kalau untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden itu masih terlalu dini. Nanti itu di tahun 2018, tetapi ada agenda-agenda politik yang berhimpitan seperti Pilkada di 2018,” ujar Fadli.