Menurut Fadli permasalahan hukum yang mendera politisi partai oposisi kerap dijadikan alat penguasa untuk mengais dukungan.
Fadli pun menduga sikap Hary yang mulai melirik Jokowi agar kasus hukumnya tidak berlanjut. Namun, kata Fadli, cara itu sangat membahayakan demokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menyoal langkah politik Perindo, Fadli secara terang-terangan melihat ada upaya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Jokowi. Ia melihat, Jokowi seolah memberi syarat bagi Hary agar bebas dari hukum jika mendukungnya.
Lihat juga:Hary Tanoe Merapat, Jokowi Kuasai Media |
Namun, ia berkata, komunikasi dengan ketiga partai itu bukan untuk kepentingan Pilpres 2019 melainkan untuk keperluan Pilkada serentak 2018. Menurutnya, Pilkada serentak lebih mendesak ketimbang Pilpres 2019.
“Saya kira kalau untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden itu masih terlalu dini. Nanti itu di tahun 2018, tetapi ada agenda-agenda politik yang berhimpitan seperti Pilkada di 2018,” ujar Fadli.
Lihat juga:Siasat Hary Tanoe Dompleng Jokowi |