“Jangan sampai ini jadi Ahok kedua. Karena memicu seorang yang bukan ahlinya berbicara tentang negara khilafah kemudian menujuk hidung partai-partai tertentu, termasuk partai Gerindra,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/8).
Fadli mengaku, sampai saat ini tidak mengira Viktor bisa mengeluarkan pernyataan itu di tengah posisinya sebagai petinggi partai. Menurut dia, pernyataan itu seharusnya bisa dielakan jika Viktor hendak mendapatkan kekuasaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Persaingan itu biasa, tapi janganlah menggunakan fitnah. Apalagi fitnah yang kejam dan keji seperti yang dilakukan oleh saudara Viktor ini,” ujarnya.
"Pernyataan itu sangat disesalkan. Ada beberapa pihak di Gerindra akan melakukan laporan kepada pihak Kepolisian,” ujar Fadl.
Menurut dia, perbedaan sikap politik atas Perppu Ormas adalah hal yang wajar. Ia mengklaim, alasan Gerindra menolak Perppu juga telah jelas lantaran aturan Ormas telah diatur dalam UU tentang Ormas yang lama.
“Perppu ormas setiap orang bisa berbeda pendapat. Kami termasuk yang menilai Perppu Ormas bermasalah karena pengaturan Ormas sudah ada di UU yang melibatkan pengadilan, bukan subjektifitas pemerintah,” ujarnya.
Lebih dari itu, Fadli membantah, Gerindra tidak nasionalis karena menolak Perppu Ormas. Ia mengklaim, Gerindra adalah partai nasionalis yang sejak awal berupaya menegakkan Indonesia Raya.
Fadli menambahkan, Gerindra enggan mengintervensi NasDem dalam mengambil sikap terhadap Viktor. Ia percaya, NasDem memiliki mekanisme untuk menghukum kadernya yang melakukan pelanggaran.
“Saya kira mereka (NasDem) punya mekanisme. Kami tunggu saja mekanisme di dalam partainya seperti apa,” ujar Fadli. (djm/djm)