YLKI Desak Pemerintah Buat Regulasi Apartemen Nonsubsidi

Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang pengelolaan apartemen nonsubsidi.

Staf pengaduan dan hukum YLKI, Mustafa menyebut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang selama ini menjadi dasar hukum sudah tidak memadahi. Apalagi terlalu banyak celah yang bisa dimanfaatkan developer.

"Untuk pemerintah kami mendorong perlu adanya regulasi karena kami melihat adanya celah hukum yang besar dalam pengelolaan apartemen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/8).

Celah hukum tersebut, menurut Mustafa, kerap kali dimanfaatkan developer. Akibatnya, hak-hak konsumen pun terancam.

YLKI menyayangkan lambatnya proses pembahasan regulasi yang dilakukan pemerintah.

Lihat juga: Pengembang Green Pramuka Tolak Mediasi Usai Kasus Acho

Mustafa menyebut, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) memang tengah membahas peraturan menteri terkait pengelolaan apartemen. Namun, sampai sekarang draf rumusan rancangannya pun belum selesai.

"Permen sudah ada pembahasan, tapi draf rumusan pasal belum. Masih penggodokan isi materi," ujarnya.

YLKI juga mendorong pemerintah untuk memaksimalkan peran pengawasannya, baik di pusat maupun daerah.

Menurut Mustafa selama ini pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pengawasan perizinan lewat surat menyurat. Padahal, Mustafa menilai, pengawasan di lapangan juga sangat diperlukan.

"Aplikasinya di lapangan belum ada pengawasan," ucap Mustafa.

Lihat juga: IPW: Pengelola Green Pramuka Berlebihan Tangani Keluhan Acho

YLKI, kata Mustafa juga sudah aktif melakukan koordinasi dengan Real Estate Indonesia (REI) sebagai induk organisasi developer, khususnya yang bergerak di bidang komersil.

Namun, lanjut Mustafa sampai sekarang belum ada upaya dari Real Estate Indonesia untuk ikut serta mendorong perlindungan hak-hak konsumen.

"Kami sudah coba berdiskusi kira-kira masalahnya seperti apa, peran real estate seperti apa. Kami sayangkan sampai sejauh ini peran real estate belum maksimal mendorong agar konsumen bisa lebih terlindungi," kata Mustafa. (djm/djm)