Tjahjo Klaim Pembangunan di Perbatasan Naik Seribu Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklaim pembangunan infrastuktur di daerah perbatasan semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah meningkat seribu persen dibanding rezim sebelumnya.

Tjahjo menjelaskan, pembangunan perbatasan sebelumnya sempat tidak mendapat perhatian yang optimal. Namun, ketika Presiden Joko Widodo memimpin pada 2014, perhatian mulai ditujukan pada pembangunan di wilayah-wilayah tersebut.

"Sehingga dengan dua tahun Pemerintahan Pak Jokowi, membangun perbatasan selesai. Bahkan kedepan tidak bisa pusat menangani semua, karena ini menyangkut Kabupaten dan Kecamatan. Ada koramilnya, ada asramanya termasuk pos-pos TNI," ujar Tjahjo di kantornya, Kamis (10/8).

Mekipun infrastruktur fisik di wilayah perbatasan terbangun, Tjahjo mengaku, belum bisa banyak mendorong pembangunan di sisi ekonomi, antara lain terkait pedagangan. Warga di perbatasan hingga kini belum bisa mengubah kebiasannya untuk membeli barang-barang kebutuhannya dan melakukan transaksi perdagangan di wilayah negara lain yang berdekatan dengan perbatasan.

"Volume perdagangan kita belum optimal, lebih banyak penduduk Indonesia membeli barang-barang di sebelah," katanya.

Lihat juga: Wapres JK: Kesenjangan Ekonomi di Perbatasan Picu Perpecahan

Perbaikan infrastruktur ekonomi dan sosial di perbatasan dijanjikan selesai pada 2018. Janji tersebut meliputi pembangunan dan perbaikan sarana perdagangan, imigrasi, serta keamanan.

Jika pembangunan telah selesai, kesejahteraan warga yang hidup di perbatasan diyakini akan meningkat. Upaya penyelundupan senjata dan obat-obatan ilegal juga dapat berkurang.

"Tahun depan infrastruktur ekonomi sosial sudah selesai di perbatasan. Sekarang membenahi lewat Kementerian Kesehatan, pukesmasnya ditingkatkan, ada rawat inapnya, kabupatennya dibuat rumah sakit, kemudian bea cukai ada pusat karantinanya," tuturnya.

Lihat juga: Pemerintah Akui 215 Batas Antardaerah Masih Bermasalah

Pembangunan daerah perbatasan gencar dilakukan Jokowi sejak menjabat sebagai Presiden ketujuh.

Mengacu pada program Nawa Cita, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 258 kilometer jalan di perbatasan. Jalan yang hendak dibangun akan menghubungkan wilayah perbatasan di Pos Lintas Batas Negara yang sudah dibangun.