BURT DPR Ngotot Kenaikan Anggaran Rp7,2 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR optimistis anggaran dewan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dapat kembali ke usulan awal sebesar Rp7,2 triliun.

Berdasarkan hasil kesepakatan antara BURT dengan pemerintah sebelumnya, disepakati kenaikan anggaran dewan tahun 2018 sebesar Rp5,7 triliun. Anggaran akan dibagi untuk dua satuan kerja, yakni Satuan Kerja Dewan sebesar Rp4 triliun dan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp1,7 triliun.

Lihat juga: MKD Turun Tangan soal Usul Kenaikan Anggaran DPR Rp7,2 T

Ketua BURT DPR Anton Sihombing mengklaim, jumlah Rp5,7 triliun yang sebelumnya disepakati dapat disesuaikan kembali menjadi Rp7,2 triliun setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan nota keuangan pada sidang paripurna, Rabu (16/8) lusa.

"Begini, yang kami ajukan itu Rp7,2 triliun. Itu semua anggaran, sudah kesetjenan, DPR, itu sudah semua kebutuhan. Kemarin yang dikabulkan Rp5,7 triliun nanti kan kita rapat lagi. Masa pemerintah mau DPR-nya keleleran," kata Anton di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/8).

Anton mengatakan, dari total usulan anggaran sebesar Rp7,2 triliun itu, sekira Rp500 miliar di antaranya dialokasikan untuk pembangunan gedung baru dan proyek penataan kawasan parlemen.

"Pokoknya kami minta alokasi dana Rp7,2 triliun untuk 2018," ujarnya.

Lihat juga: Anggaran DPR Diklaim Naik Rp5,7 Triliun

Anton enggan membahas lebih lanjut soal alokasi Rp500 miliar untuk pembangunan gedung baru anggota dewan. Menurutnya, pembangunan gedung baru anggota dewan mendesak untuk dilakukan.

Ia menambahkan, pembahasan terhadap anggaran dewan baru akan dilakukan di Badan Anggaran DPR setelah nota keuangan disampaikan Presiden Jokowi lusa.

Sebelumnya, Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin mengaku masih menunggu surat tembusan dari BURT dan Kesetjenan DPR sebagai pengusul anggaran. Dia menyatakan tidak mengetahui alokasi penambahan anggaran yang salah satunya disebut untuk penataan kawasan DPR tersebut.

Meskipun demikian, Aziz mengakui bahwa untuk penataan kawasan DPR dan pemerintah pernah menyetujuinya pada satu setengah tahun yang lalu dengan nilai mencapai Rp564 miliar.

Lihat juga: Fahri Hamzah ingin Kompleks DPR seperti Capitol Hill