"Meskipun saya tahu, penyerapan anggaran tidak mungkin mencapai 100 persen. Kalau sampai 100 persen, saya pastikan itu mengada-ada, dan itu sangat rawan," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/8).
Idealnya, kata Djarot, penyerapan APBD untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan dinas yang meliputi kunjungan kerja, rapat koordinasi dan sosialisasi, berjumlah 90 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan sekadar penyerapannya yang banyak (output), tapi outcome," ujarnya.
Terkait penyerapan APBD ini, gubernur sebelum Djarot, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun sempat dikritik. Pria yang ditahan pada Mei 2017 dan posisinya digantikan Djarot itu sempat menerima kritikan karena kerap menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) ketimbang APBD untuk membangun ibukota.
Salah satu sarana dibangun Ahok dengan CSR adalah revitalisasi kawasan Kota Tua, serta pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) Kalijodo.