BJ Habibie Klaim yang Pertama Buka 'Keran' Kebebasan Pers

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie mengklaim, dia adalah orang yang membuka keran kebebasan pers setelah lengsernya Presiden Soeharto.

Habibie mengatakan hal itu saat menjadi narasumber dalam Dialog Kebangsaan: Mengelola Keberagaman Meneguhkan Keindonesiaan di kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Selasa (15/8).

Lihat juga: SBY: Jangan Jadi Bangsa Cengeng dan Mudah Menyalahkan

"Saya menjadi orang yang memberikan kebebasan pers, karena saya diindoktrinasi bahwa bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke sepanjang masa." kata Habibie.

Habibie bercerita, pada 1998, sebagai wakil presiden Soeharto sesuai mandat konstitusi, dia menggantikan posisi Soeharto.

Usai dilantik menjadi orang nomor satu di Indonesia, dia kemudian mempersiapkan susunan kabinet yang akan membantunya. Ketika itu, Habibie berkisah, dirinya mendapat laporan dari berbagai pihak yaitu Panglima ABRI (sekarang TNI), Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Keluarga Besar Golkar serta Pimpinan MPR dan DPR mengenai kondisi negara saat itu.

Namun, kata Habibie, masukan-masukan yang diberikan kepadanya itu tidak ada satupun yang menurutnya tepat. "Bingung. Saya bilang bingung. Biasanya kalau saya dapat itu langsung saya baca dan dieksekusi," kata Habibie.

Simpang siurnya informasi yang dia terima, juga dirasakannya ketika penyelesaian masalah Timor-Timur tahun 1999. Saat itu, Habibie meminta bantuan Badan Komando Intelijen Negara (BAKIN) untuk memasok informasi untuk mengetahui akar persoalan dan penyelesaian Timor Timur. 

Tapi, bukannya mendapat informasi, Habibie justru disinggung karena terlalu memanfaatkan teknologi dan media untuk menyelesaikan persoalan.

Menurut, Habibie dia memanfaatkan media untuk mendapat banyak masukan informasi, tanpa ada rekayasa.

Selain itu, langkah Habibie untuk membebaskan tokoh yang menjadi tahanan politik sempat dipertanyakan Jaksa Agung kala itu. Menurut Habibie, langkah untuk menahan seseorang yang berbeda pendapat tidak memiliki dasar konstitusi.

Selain kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, warisan politik BJ Habibie sebagai presiden di antaranya mencabut larangan berdirinya serikat buruh independen

Dengan langkah itu, Habibie mulai melihat ada sinkronisasi antarmasyarakat. Masyarakat mulai menyatu kembali dan fokus menghadapi persoalan tanpa ada kekerasan.

Habibie kemudian mengakhiri jabatannya sebagai Presiden setelah 1 tahun dan lima bulan. Ia memutuskan tak mencalonkan lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak dalam Sidang Umum MPR pada Oktober 1999.