Menteri PUPR Sebut Belum Terima Permintaan Audit Gedung DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum mendapat permintaan secara resmi untuk mengaudit kondisi Gedung DPR dan rencana pembangunan gedung baru.

"Saya belum ada permintaan resmi baik yang mau audit yang lama, maupun yang rencana mau bikin apartemen," kata Basuki usai menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8).

Lihat juga: Jokowi: Sejarah Membuktikan Indonesia Bangsa yang Besar

Meski demikian, Basuki mengatakan, telah berkomunikasi dengan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing via telepon terkait rencana tersebut.

"Tapi [secara] resmi belum ada. Jadi saya belum bisa bergerak dan belum bisa bertindak," ujarnya.

Basuki menerangkan, semua permintaan pembangunan gedung baru harus melalui surat resmi ke kementeriannya untuk mendapat rekomendasi.

Dia pun mencontohkan ketika Badan Narkotika Nasional (BNN) berencana membangun gedung baru, maka hal teknis dan pelaksanaan jangka waktu proyek mendapat rekomendasi dari kementeriannya.

"Dan, mereka pun tidak bisa [bangun] kalau tidak ada rekomendasi PU, misalnya untuk multi years kontrak [pembangunan] tidak bisa jalan, teknisnya kan juga harus direkomendasikan," ujar Basuki.

Sebelumnya, BURT DPR berencana mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR untuk meninjau langsung kondisi gedung kerja anggota dewan.

Lihat juga: Kisah di Balik 'Tertukarnya' Pakaian Adat Jokowi & JK

Ketua BURT DPR Anton Sihombing mengatakan, rencana ini adalah imbas kebutuhan pembangunan gedung baru sebagai bagian dari penataan kawasan parlemen, dan untuk menggantikan gedung saat ini yang dinilai sudah tidak layak.

Anton menjelaskan, kondisi Gedung Nusantara I DPR yang menjadi ruang kerja anggota legislatif, saat ini tidak cukup untuk menampung 560 anggota dewan berikut staf dan tenaga ahlinya.

Saat ini, kata dia, setiap ruangan diisi total delapan orang. Rinciannya adalah satu anggota dewan, lima staf ahli, dan dua tenaga ahli. Jika dikalkulasikan dengan 560 anggota maka, saat ini Gedung Nusantara I DPR menampung sekitar 4.480 orang.

Padahal, Anton mengklaim, kapasitas gedung hanya mampu menampung 800 orang saja.

Untuk pembangunan gedung, Anton mengatakan, DPR telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 miliar yang termasuk dari total usulan anggaran dewan di 2018 sebesar Rp5,7 triliun.