PPP Imbau BURT Ajak Konsultan Independen untuk Gedung Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani menyarankan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menunjuk konsultan konstruksi independen untuk pembangunan gedung baru di kompleks parlemen.

Konsultan independen itu, katanya, ditunjuk guna mengaudit Gedung Nusantara I DPR yang menjadi kantor bagi anggota legislatif.

"Untuk menampung sekian ribu orang itu (gedung) pas atau tidak, bebannya seperti apa. Dilihat semuanya, dari sisi tata perkantoran yang sehat," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/8).

Konsultan independen itu, sambung Arsul, dihadirkan agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Rekomendasi dari konsultan independen tersebut akan dijelaskan kepada masyarakat nantinya.

"Yang paling penting kepada masyarakat harus ditunjukkan bahwa renovasi atau pembangunan gedung itu bukan semata-mata maunya anggota DPR," ucapnya.

Lihat juga: DPR Sudah Sayembarakan Desain Gedung Baru

Sehingga, kata dia, pihaknya tidak mempersoalkan jika nantinya rencana pembangunan gedung digantikan dengan renovasi atau perbaikan atas gedung kerja anggota dewan.

Meskipun demikian, Arsul mengatakan anggaran yang dikeluarkan pemerintah saat ini sudah terlampau banyak. Untuk itu Arsul menilai pembangunan itu bisa dilakukan kapan saja.

"Kalau tidak bisa di tahun anggaran ini, ya mungkin di anggaran tahun berikutnya, atau bahkan di anggaran DPR periode yang akan datang," ujar Arsul.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy menyatakan, partai berlambang ka'bah itu menolak rencana pembangunan apartemen dan gedung baru bagi anggota DPR. Menurutnya, pembangunan tersebut belum diperlukan dan dikhawatirkan menguras anggaran negara.

"Fraksi PPP menolak dengan tegas untuk pembangunan, baik berupa gedung atau apartemen," ujar Romahurmuziy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8).

Lihat juga: Kuras Anggaran Negara, PPP Tolak Pembangunan Gedung DPR

Romi, sapaan Romahurmuziy berkata, renovasi bangunan adalah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan. Selain karena kondisi gedung masih cukup layak, lanjut Romi, renovasi juga tidak akan menguras anggaran.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengingatkan ada morotarium pembangunan gedung baru untuk instansi pemerintahan kecuali sekolah, rumah sakit, dan balai penelitian. (kid)