Hal itu dipaparkan Presiden dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak atas Tanah Program Strategi Nasional Jabodetabek di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (20/8). Dia menuturkan DKI Jakarta justru memiliki jumlah paling banyak kasus sengketa tanah, walaupun tak menyebutkan detilnya.
Jokowi menuturkan hal itu disebabkan salah satunya adalah sebidang tanah yang dimiliki oleh tiga sampai dengan empat pemegang sertifikat. Hal itulah yang kemudian menimbulkan sengketa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu yang membuat Presiden akan terus mengawasi soal sertifikasi lahan. Dia juga meminta agar pelayanan soal lahan juga dipercepat prosesnya.
5 Juta Sertifikat
Presiden telah memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar tahun ini menyelesaikan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia.
"Tahun ini harus diselesaikan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia, tahun depan 7 juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi 9 juta sertifikat harus keluar," kata Jokowi pula.
Secara simbolis Presiden juga menyerahkan sertifikat kepada 13 penerima mewakili 13 Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan.
"Tahun ini harus diselesaikan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia, tahun depan 7 juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi 9 juta sertifikat harus keluar," kata Jokowi pula.