Komisi III DPR Minta Pansus Sita Rekaman Miryam
CNN Indonesia
Senin, 21 Agu 2017 22:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggunakan hak sita terhadap pengadilan atas rekaman tersangka pemberi keterangan palsu kasus kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Miryam S Haryani.
"Saya meminta saudara pimpinan Pansus untuk segera menggunakan hak dan kewenangannya meminta hak sita kepada pengadilan meminta rekaman tersebut secara utuh," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/8).
Gagasan ini diutarakan setelah muncul dugaan bahwa rekaman pemeriksaan Miryam yang diputar di pengadilan telah diedit atau tidak utuh. Menurut Bambang, pansus mempunyai kewenangan untuk menyita barang bukti.
Untuk mendapat rekaman itu, Bambang mengatakan, pansus harus berkirim surat ke pengadilan. Setelah mendapat rekaman, pansus akan meminta bantuan Polri memeriksa keaslian rekaman tersebut.
"Diperiksa di laboratorium forensik soal keaslian dan keutuhan rekaman tersebut. Setelah itu baru kita pikirkan langkah-langkah hukum selanjutnya," kata dia.
Bambang juga mengatakan, langkah ini perlu diambil karena Komisi III DPR pernah ditolak KPK saat meminta atau memutar rekaman Miryam dalam rapat kerja dengan lembaga antikorupsi tersebut.
"Kalau di Komisi III itu KPK bisa menolak, tapi kalau memakai kewenangan pansus itu ada hak penyitaan sesuai peraturan perundangan-undangan. Jadi tidak bisa mengelak itu keputusan oleh kepala pengadilan," kata dia.
Terkait usulan tersebut, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar berkata pihaknya akan menindaklanjuti semua usulan yang berkembang di pansus, termasuk dari Bambang Soesatyo.
"Anda bisa tafsirkan dengan apa yang saya jawab di pernyataan terakhir. Seluruh masukan jadi bagian dari kegiatan pansus yang harus ditindaklanjuti," ucap Agun.
Sebelumnya, Miryam diduga sengaja memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi KTP-el dengan dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Miryam membantah semua keterangan yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi KTP-el.
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memutar video rekaman saat Miryam S Haryani diperiksa oleh penyidik KPK. Dalam video tersebut, terungkap bahwa Miryam menceritakan kepada penyidik KPK mengenai intimidasi sejumlah anggota Komisi III DPR.
"Saya meminta saudara pimpinan Pansus untuk segera menggunakan hak dan kewenangannya meminta hak sita kepada pengadilan meminta rekaman tersebut secara utuh," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/8).
Gagasan ini diutarakan setelah muncul dugaan bahwa rekaman pemeriksaan Miryam yang diputar di pengadilan telah diedit atau tidak utuh. Menurut Bambang, pansus mempunyai kewenangan untuk menyita barang bukti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau di Komisi III itu KPK bisa menolak, tapi kalau memakai kewenangan pansus itu ada hak penyitaan sesuai peraturan perundangan-undangan. Jadi tidak bisa mengelak itu keputusan oleh kepala pengadilan," kata dia.
Terkait usulan tersebut, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar berkata pihaknya akan menindaklanjuti semua usulan yang berkembang di pansus, termasuk dari Bambang Soesatyo.
"Anda bisa tafsirkan dengan apa yang saya jawab di pernyataan terakhir. Seluruh masukan jadi bagian dari kegiatan pansus yang harus ditindaklanjuti," ucap Agun.
Sebelumnya, Miryam diduga sengaja memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi KTP-el dengan dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Miryam membantah semua keterangan yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi KTP-el.
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memutar video rekaman saat Miryam S Haryani diperiksa oleh penyidik KPK. Dalam video tersebut, terungkap bahwa Miryam menceritakan kepada penyidik KPK mengenai intimidasi sejumlah anggota Komisi III DPR.
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK