Apartemen DPR Batal Dibangun, Gedung Baru Dipertimbangkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR Setya Novanto resmi membatalkan wacana pembangunan apartemen untuk anggota dewan. Meski demikian, rencana pembangunan gedung DPR masih tetap dipertimbangkan untuk dilanjutkan.

Setya mengatakan sudah berbicara dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku Ketua Tim Reformasi Penataan Kawasan Parlemen tentang hal tersebut.

Menurutnya, wacana pembangunan apartemen tidak diperlukan karena DPR telah memiliki rumah dinas di Kalibata dan Ulujami.

"Nah untuk itulah kita sudah putuskan tidak perlu kita harus membangun atau menyewa apartemen dan itu sudah final kita putuskan bersama," ujar Setya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/8).

Salah satu alasannya, kata dia, selain karena rumah dinas di Kalibata dan Ulujami masih layak huni untuk ditempati, lokasi keduanya juga masih dalam jangkauan anggota dewan bila akan pergi ke Gedung DPR di Senayan.

Tak hanya itu, Setya mengatakan, jika apartemen dibangun maka harus ada pengembalian aset rumah dinas di Kalibata dan Ulujami kepada Kementerian Sekretariat Negara. Itu bakal menempuh proses panjang.

"Jadi saya rasa itu kita batalkan enggak perlu ada pembangunan-pembangunan apartemen," kata Setya.

Lihat juga: Surya Paloh: DPR Tak Perlu Memaksakan Pembangunan Gedung Baru

Di sisi lain, mengenai rencana kelanjutan pembangunan gedung baru, Setya mengakui kondisi saat ini sangat minim untuk menampung 560 anggota dengan tujuh staf yang mendampingi masing-masing anggota.

Kapasitas gedung disebut hanya mampu menampung 800-1400 orang. Hal itu pun sudah disampaikan Fahri kepadanya, dan akan dipertimbangkan kembali.

"Itu disampaikan kepada saya minta dipertimbangkan untuk bisa dipertimbangkan lagi," ucapnya.

Wacana pembangunan apartemen di dalam kompleks parlemen dilontarkan Fahri Hamzah seiring rencana pembangunan gedung baru DPR senilai Rp601 miliar.

Fahri menilai, pembangunan apartemen itu akan memperpendek jarak tempuh anggota DPR sekaligus menghemat anggaran.

Lihat juga: Fahri Hamzah Pasrahkan Gedung Baru DPR ke Pemerintah