Fahri Hamzah Minta Pansus Hak Angket Panggil Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Pansus Hak Angket KPK memanggil Presiden Joko Widodo terkait dengan koordinasi antara Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menuturkan hal itu terkait dengan bagaimana tanggapan Presiden mengenai kinerja lembaga anti-korupsi tersebut.

"Bagaimana tanggapan Presiden? Apakah memang menurut Presiden wajar ada lembaga yang bekerja, satu sisi Presidennya ngomong kemana-mana kita anti-korupsi, tapi orang ditangkap ada setiap hari," ujar Fahri.

Fahri menyatakan selama ini KPK tidak pernah berkoordinasi dengan Presiden perihal kasus yang tengah dikerjakan.

"Karena tidak boleh ada satu pun lembaga negara yang beroperasi di dalam tubuh pemerintahan kita, terutama yang ada di kamar eksekutif, yang tidak dalam kendali presiden," katanya.

Lihat juga: JK: Pemerintah Ingin Temuan Pansus Angket Perkuat KPK

Untuk itu, Fahri mengusulkan Pansus Hak Angket mengagendakan pemanggilan Jokowi di akhir masa tugas sebelum mengeluarkan keputusan rekomendasi.

Dari pemanggilan itu dapat dilihat apakah Jokowi lepas tangan terhadap kerja pemberantasan korupsi atau tidak.

Panggil Paksa

Selain itu, kata dia, Pansus juga perlu melakukan pemanggilan paksa KPK terkait dengan klarifikasi empat temuan sementara yang dijabarkan pansus tersebut.

Hal ini menyusul sikap KPK yang berkukuh tidak mau memenuhi panggilan Pansus Angket, dan hanya mau hadir jika ada undangan rapat dari Komisi III DPR.

"Kalau KPK tidak mau datang ya panggilan satu, dua, tiga. Panggilan paksa. Itu sudah kewenangan DPR, dan Kepolisian harus siap melaksanakan itu karena itu adalah perintah Undang-undang," kata Fahri.

Lihat juga: Komisi III DPR Minta Pansus Sita Rekaman Miryam

Fahri mengatakan pemanggilan paksa dapat dilakukan karena posisi pansus menjalankan fungsi pengawasan melalui hak angket yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Dalam ketentuan pasal 204 ayat (3) UU MD3 disebutkan dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (asa)