Pengembang Kirim Permohonan Pencabutan Moratorium Reklamasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan telah menerima surat permohonan pencabutan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta dari pengembang.

"Sudah, sudah terima suratnya. Perusahaannya (PT Kapuk Naga Indah) minta dicabut sanksinya karena dia bilang sudah terima izin lingkungannya," kata Siti di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/8).

Siti pun menyebut, dirinya telah menugaskan pejabat Kementerian LHK untuk memeriksa seluruh persyaratan pencabutan sanksi pascamenerima surat tersebut. Namun, permohonan itu belum tentu diaminkan. Siti mengatakan masih ada satu izin yang belum diselesaikan PT Kapuk Naga Indah terkait pembangunan Pulau C dan D, yakni soal Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

"Ya masih ada Amdal yang harus diselesaikan," kata Siti.

Lihat juga: Sekali Keruk Pasir, Tiga Pulau Reklamasi Terlampaui

Siti mengatakan izin yang diklaim PT Kapuk Naga Indah itu baru yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun izin Amdal yang dikeluarkan Kementerian LHK nanti bukan hanya mencakup lingkungan, tetapi juga keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat nelayan di sekitar pulau reklamasi.

"Yang di kita itu kan disarankan di KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Startegis) itu ada penggunaan yang jelas direncanakan keperluan bagi nelayannya apa rencananya bagi intergrasi sosial. Bagian itu yang saya minta," kata Siti.

Lihat juga: Sertifikat HGB Pulau D Telah Terbit

Saat ini PT Kapuk Naga Indah telah mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta Utara pada 24 Agustus Kemarin.

Lahan seluas 3.12 Juta hektare di Pulau D hasil reklamasi itu resmi bisa dikelola PT Kapuk Naga Indah sebagai pengembang hingga jangka 30 tahun ke depan.

Meskipun begitu, hingga saat ini pengembang tersebut masih terkendala dengan moratorium yang dikeluarkan Pemerintah, saat Rizal Ramli masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman. Moratorium pembangunan pulau-pulau reklamasi ini tentu berakibat pada sulitnya pengelolaan lahan meskipun HGB telah diterima pengembang itu. (kid)