Strategi Jokowi Bertahan di Istana Jelang Deadline 2019

Christie Stefanie, Joko Panji Sasongko , CNN Indonesia | Kamis, 31/08/2017 08:03 WIB
Strategi Jokowi Bertahan di Istana Jelang Deadline 2019 Presiden Joko Widodo mafhum tak punya banyak waktu untuk memenuhi segudang janji dan nawacita yang sempat dia agungkan semasa kampanye Pilpres 2014. (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo tak punya banyak waktu untuk memenuhi janji-janji atau nawacita saat kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2014.

Jokowi menyadari itu. Dalam sidang kabinet paripurna beberapa hari lalu, Jokowi menginstruksikan menteri tak lagi membuat kebijakan dan program yang mengecewakan masyarakat.

Jokowi meyakini setiap langkah dan kebijakan pemerintah, terutama tahun depan, akan sangat disoroti rakyat karena mulai memasuki tahun politik.

Minimnya waktu yang tersisa membuat Jokowi harus bekerja keras merealisasikannya.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati berpendapat, presiden masih memiliki kesempatan mengubah pemain untuk mempercepat kinerja.

"Jokowi masih punya sekali lagi waktu reshuffle jika memang beliau merasa ada menteri yang kurang maksimal mengejar target," ujar Mada kepada cnnindonesia.com.
Kebijakan pemerataan ekonomi, percepatan pembangunan dan infrastruktur, hingga pembuktian reformasi bebas korupsi harus segera direalisasikan oleh pemerintah jika tak mau mengecewakan rakyat.

Tahun depan, 171 daerah di Indonesia serentak menyelenggarakan Pilkada. Sementara itu, masyarakat dan elite politik juga akan disibukkan dengan persiapan Pilpres 2019.

Pencalonan presiden dan wakil presiden serta kampanye akan dilaksanakan tahun depan. Waktu Jokowi terbilang sempit, lebih-lebih mantan gubernur DKI Jakarta ini kemungkinan besar diusung kembali untuk bertarung mempertahankan kursi kekuasaan di Istana.

Mada menilai mantan Wali Kota Solo ini tak akan ragu mengubah jajaran menteri untuk membantunya bergerak cepat, memenuhi target, dan menyejahterakan rakyat.

"Karena itu modal utama yang ingin dipegang Jokowi untuk mencalonkan lagi di periode kedua," kata Mada.
Jokowi dalam situasi seperti ini sangat terbuka kesempatan memberanikan diri menggeser menteri berlatar belakang partai politik yang tak mampu mencapai target.

Kegaduhan politik yang timbul atas strategi itu, menurut Mada, tak akan menurunkan elektabilitas Jokowi apabila target pembangunan dan ekonomi bisa tercapai jelang Pilpres.

"Itu sudah cukup menurut kalkulasi Jokowi. Apalagi ketika kompetitor sampai sekarang belum ada yang muncul," tuturnya.

Kabar perombakan kabinet sudah berembus sejak dua bulan terakhir. Isu reshuflle semakin menguat jelang hari peringatan kemerdekaan 17 Agustus.

Jokowi kerap menepis kabar liar itu. Tapi gelagatnya kini mulai terlihat galau karena belakangan kerap menyentil sejumlah kebijakan pembantu di kabinetnya sendiri.
Strategi Jokowi Bertahan di Istana Jelang Deadline 2019Presiden Joko Widodo di sidang tahunan parlemen 2017. (REUTERS/Beawiharta)

Peneliti politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes berpendapat, Jokowi saat ini masih membenahi peta dukungan politik jelang Pilpres 2019.

Jokowi yang hampir pasti terjun Pilpres 2019 tak ingin tingkat kepuasan masyarakat menurun. Reshuffle dianggap jadi cara Jokowi mempertahankan atau meningkatkan elektabilitas.

"Di balik kepentingan Jokowi itu ada kepentingan di 2019. Jokowi ingin mamastikan para menteri bekerja baik karena mempengaruhi kepuasan," ujar Arya kepada CNNIndonesia.com (1/8).
Menurut Arya, kementerian yang kemungkinan akan dirombak adalah kementerian yang menangani perekonomian dan pembangunan. Kedua bidang itu saat ini dinilai masih kurang memberikan kepuasan bagi masyarakat.

"Saya kira evaluasi akan semua bidang, tapi bidang yang menjadi prioritas Jokowi di bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama bidang ekonomi dan infrastruktur," ujarnya.

Berbeda dengan Mada, Arya berpendapat Jokowi bakal tetap merangkul kolega dari unsur parpol dalam membenahi kabinetnya. Loyalitas di sini menjadi catatan penting.

"Presiden penting untuk memastikan loyalias para menteri, terutama yang berasal dari parpol. Jika tidak loyal, di tahun keempat atau kelima menteri dari parpol sudah disibukan oleh agenda partai," ujar Arya.
Jokowi sejauh ini telah melakukan perombakan kabinet sebanyak dua kali sejak menjabat sebagai presiden selama dua tahun.

Perombakan pertama dilakukan pada 12 Agustus 2015. Kala itu, Jokowi merobak enam menterinya. Tidak ada menteri dari unsur parpol yang dirombak oleh Jokowi saat itu.

Perombakan kabinet kedua dilakukan Jokowi pada 27 Juli 2016. Saat itu, Jokowi merobak 12 jajaran menteri, mulai dari menggerser hingga memasukkan menteri dari dua partai yang saat Pilpres 2014 tidak mendukungnya, yakni Golkar dan PAN.