Surat PKB ke Suu Kyi: Bertindak atau Copot Nobel Perdamaianmu

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Kebangkitan Bangsa lewat Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar melayangkan surat terbuka kepada tokoh politik Myanmar Aung San Suu Kyi.

Dalam surat itu Muhaimin mendesak Suu Kyi bertindak untuk mencegah genosida terhadap etnis Ronghingya di negara itu.

"Saya minta Anda, Madam Suu Kyi, untuk melakukan apapun yang Anda mampu, untuk mencegah tentara menembaki warga Rohingya. Atau, turunkan saja medali nobel itu dari lemari Anda. Dia tidak bermakna apapun lagi, saat ini," demikian penggalan isi surat Muhaimin kepada Suu Kyi sebagaimana dilansir dari laman resmi PKB, Minggu (3/9).

Pada 1991 Suu Kyi menerima penghargaan Nobel Perdamaian karena perjuangannya atas demokrasi di Myanmar. Ia adalah tokoh yang sangat konsisten menentang Junta Militer Myanmar.

Lihat juga: Konflik Rohingya, Alumni 212 Minta Jokowi Usir Dubes Myanmar

Kini Suu Kyi menjabat sebagai juru bicara presiden. Posisi itu disebut sangat strategis untuk mengatur laju kebijakan pemimpin negara.  

Ia bahkan pernah memastikan bahwa jabatannya itu berada "di atas" presiden. Belakangan, Suu Kyi kerap dikritik karena tak berbuat banyak dalam mencegah pemusnahan etnis Rohingya yang terjadi di negaranya saat ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan hampir 50 ribu warga Rohingya telah mengungsi untuk menghindari kekerasan yang kembali meningkat sejak akhir pekan lalu.

Lihat juga: Indonesia Diminta Intervensi 'Genosida' Rohingya

Sekitar 27 ribu pengungsi telah melintasi perbatasan Bangladesh sejak Jumat, sementara 20 ribu lainnya terjebak di daerah tak bertuan yang memisahkan kedua negara tersebut.

Para pengungsi mengatakan tentara Myanmar menyerang mereka, sementara pemerintah menyalahkan "teroris Rohingya" yang memicu kekerasan.

Pemerintah juga menyatakan setidaknya 400 orang tewas dalam bentrokan sejak saat itu. Di antaranya, kata pemerintah, adalah 370 "teroris." Namun, sejumlah pegiat hak asasi manusia menyebut militer juga membunuhi perempuan, anak-anak dan orang tak bersalah.

Di Indonesia, kecaman terhadap Suu Kyi dan pemerintah Myanmar juga datang dari Majelis Ulama Indonesia, PP Muhammadiyah, dan sejumlah organisasi lainnya. 

Lihat juga: Pemerintah Diminta Putus Hubungan Dagang dengan Myanmar

Sementara pemerintah Indonesia dalam pernyataan resminya telah menyerukan agar semua kekerasan yang terjadi terhadap warga etnis Rohingya di Myanmar dihentikan.

"Proteksi harus diberikan kepada semua umat," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sabtu (2/9).