Rekrutmen 18 Ribu PNS Bertentangan dengan Penghematan APBN

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie menganggap langkah beberapa kementerian dan lembaga yang membuka lowongan calon pegawai negeri sipil secara besar-besaran bertentangan dengan misi pemerintah yang sedang melakukan efisiensi anggaran sejak 2016 lalu.

Alvin mengaku mencermati tindakan pemerintah yang mengirit anggaran pendapatan belanja negara pada 2016. Penghematan itu berlanjut tahun 2017. Alvin mengatakan ada kementerian dan lembaga yang dikurangi anggarannya.

Lihat juga: Pemerintah Buka Hampir 18 Ribu Lowongan CPNS di 61 Instansi

Dengan pola tersebut, pemerintah seolah memberi sinyal bakal kembali mengurangi APBN beberapa instansi pada tahun 2018.

“Tapi kok tiba-tiba ada penerimaan PNS baru. Ini agak membingungkan sinyalnya,” tutur Alvin kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (6/9).

“Bahkan tahun 2019 juga temanya masih efisiensi APBN,” lanjutnya.

Alvin mengatakan, lowongan CPNS yang baru saja dibuka akan mengalami proses yang panjang. Para CPNS yang terpilih baru akan diangkat menjadi PNS pada tahun 2018.

Dari hal itu, Alvin mempertanyakan Kementerian Keuangan, apakah rancangan APBN 2018 sudah memasukkan unsur penerimaan PNS baru atau belum.

“Kalau belum itu nanti bisa tekor lagi,” kata Alvin.

Lihat juga: Lowongan CPNS Putaran Kedua, Kemenkeu Paling Butuh Banyak

Menurut Alvin, perekrutan PNS dengan jumlah puluhan ribu akan memakan ongkos yang besar. Belum lagi dengan biaya lain untuk memenuhi kebutuhan PNS baru.

“Bukan cuma honor. Kan banyak kebutuhan turunan, misalnya alat kerja. Alat kerja itu kan harus beli. Kemudian ada pelatihan, seragam juga. Banyak,” ujar Alvin.

Pemerintah pada Rabu (5/9) malam resmi mengumumkan membuka 18 ribu lowongan CPNS untuk 61 instansi pemerintahan.

Lihat juga: Kuota Khusus dalam Seleksi CPNS 2017 di 61 Instansi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur menyatakan bahwa pembukaan CPNS tahun ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan strategis guna menyukseskan program Nawacita.

Di samping itu, juga untuk menggantikan PNS yang telah pensiun serta untuk menambah sumber daya terkait dengan peningkatan beban kerja pada instansi tertentu.