Bawa Saksi Muktamar, Yusril 'Balas' Aksi Video HTI Tjahjo

Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra meminta majelis hakim untuk memutarkan kembali video muktamar HTI dalam sidang uji materi Perppu Ormas.

Aturan yang diuji itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Permintaan tersebut disampaikan Yusril sebelum mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari para pemohon.

Yusril berpendapat video tersebut perlu diputarkan kembali agar saksi dari pihak HTI, Farid Wajdi dan Abdullah Fanani dapat menjelaskan secara lebih rinci kegiatan muktamar HTI dalam video tersebut.

Lihat juga: Keluhan Jokowi atas Rakyat yang Belum Tahu Kinerja Pemerintah

"Video perlu diterangkan oleh saksi dalam sidang kali ini, mohon diizinkan yang mulia," kata Yusril kepada majelis hakim dalam persidangan di MK, Rabu (6/9).

Ketua Hakim Anwar Usman mengabulkan permintaan Yusril dengan alasan agar ada keseimbangan dari dua pihak.

"Supaya berimbang karena kemarin diberi kesempatan, (sekarang) sama juga, silakan," ujar Anwar.

Video tersebut pertama diputar dalam persidangan pada Rabu (30/8) oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Video yang diputar tersebut merupakan hasil dokumentasi TVRI. Dalam tayangan terlihat ribuan kader HTI memenuhi Stadion GBK di Jakarta pada 2013 silam.

Lihat juga: Yusril: Seharusnya SBY yang Bubarkan HTI, Bukan Jokowi

Izin dari Aparat

Usai pemutaran video, Yusril menanyakan beberapa hal kepada saksi Farid Wajdi terkait dengan video tersebut. Saksi Farid menjelaskan kegiatan Muktamar Khilafah yang ada dalam video tersebut berlangsung pada Minggu, 2 Juni 2013.

Saksi Farid juga menyampaikan yang menjadi pembicara dalam muktamar tersebut adalah Rahmat Kurnia yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum HTI.

"Apa seusai muktamar HTI pernah dipanggil aparat tentang kegiatan itu?" tanya Yusril.

"Enggak pernah," kata Farid.

"Apakah pemerintah pernah menganggap apa yang dilakukan HTI mengancam keselamatan negara sehingga pengurus HTI dimintai keterangan oleh pemerintah?" tanya Yusril

Lihat juga: Al Khaththath: Sultan Agung sebagai Bagian Sejarah Khilafah

"Enggak pernah. Bahkan polisi beri izin, dikawal polisi. Semua berjalan sebagaimana kegiatan HTI yang damai dan enggak ada masalah sedikit pun," ujar Farid.

Sementara itu, saksi Abdullah Fanani mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah tidak pernah mengajak HTI untuk melakukan audiensi terkait dengan kegiatan yang dilakukan HTI.

"Apakah pemerintah pernah mengirim surat peringatan bahwa khilafah bertentangan pancasila?" tanya Yusril.

"Enggak pernah," ujar Abdullah.

"Pernah diajak dialog oleh menag, menkumham atau menko polhukam?" lanjut Yusril.

"Tidak pernah. Kami yang justru mengajukan audiensi dan dialog. Kemenag pernah diterima dan ketemu. Kemenkumham enggak pernah sama sekali," tutur Abdullah.