FPI: Kami akan Perang Terbuka dengan Myanmar

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif mengatakan 10.000 laskar siap berangkat ke Myanmar untuk membantu etnis Rohingya. Organisasi itu juga menyatakan perang terbuka terhadap negara tersebut.

"Sekarang kami dapatkan hari ini sudah hampir 10.000 dari posko pendaftaran kita yang sudah terdaftar di pusat dari tiap daerah. Kalau memang tidak bisa diberhentikan, kami akan siapkan 10.000 tersebut untuk berangkat," kata Slamet di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Slamet menjelaskan hal itu sudah ia sampaikan ke Wakil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia Kyaw Soe Thien saat bertemu di sela aksi siang sore tadi. Jika pemerintah Indonesia dan Myanmar tidak bisa menghentikan kekerasan pada etnis Rohingya, maka FPI menyatakan perang terbuka dengan Myanmar.

Lihat juga: Ribuan Orang Melakukan Aksi di Depan Kantor Kedubes Myanmar

“Sekali lagi saya katakan, kalau pemerintah dan Myamar tak bisa menghentikan pembantaian terhadap umat Islam di Rohingya, FPI akan mengatakan perang terbuka dengan Myanmar,” kata dia.

Sebelumnya, dia mengatakan, FPI menbuka pendaftaran di sejumlah wilayah. Di Sumatera Utara, klaim Slamet, ada sekitar 1.200 pendaftar, Pasuruan, Jawa Timur 600 orang, dan Jakarta 287 orang.

FPI menetapkan empat syarat untuk pendaftaran relawan yakni mendapat izin orang tua, berusia di atas 20 tahun, memiliki kemampuan bela diri, dan terakhir menyatakan siap kemungkinan terburuk, meninggal di wilayah Rakhine, Myanmar.

Slamet mengatakan, pendaftaran gelombang pertama akan ditutup pada hari ini. Setalah ditutup, FPI akan memberangkatkan relawan gelombang pertama.

Aksi FPI di depan Kedubes Myanmar. (CNN Indonesia/M. Andika Putra)

Seribu Relawan

Dalam kesempatan yang sama, Pembina Presidium Alumni 212 Kapitra Ampera mengklaim sudah ada 1.000 orang relawan yang berhasil berangkat ke Myanmar. Relawan itu membawa obat-obatan dan uang sebanyak Rp10 miliar.

Ia mengatakan uang itu didapat dari penggalangan dana umat. Sebagian uang dipakai untuk membeli selimut, pakaian, tenda dan alat yang dibutuhkan. Namun laskar yang ada di sana belum mendapat akses untuk masuk.

"Pemerintah Myanmar tidak membolehkan kita masuk ke dalam,” kata dia. “Kalau bantuan kemanusiaan itu ditutup, maka kita akan mengirim pasukan perang untuk Myanmar.” (asa)