Skuadron 'Nganggur' 18 Bulan, Gatot Singgung Pengadaan Sukhoi

Patricia Saraswati, CNN Indonesia | Sabtu, 09/09/2017 00:49 WIB
Skuadron 'Nganggur' 18 Bulan, Gatot Singgung Pengadaan Sukhoi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap Kementerian Pertahanan segera merealisasi pengadaan Sukhoi SU-35. (ANTARA FOTO/Saptono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Skuadron Udara 14 Lanud Iswahyudi, Jawa Timur, mengalami kekosongan pesawat selama 18 bulan menyusul purnatugas pesawat tempur F-5 E/F Tiger II.

Sepanjang masa itu pula TNI menunggu kedatangan pesawat tempur Sukhoi SU-35 yang sedianya akan mengisi kekosongan skuadron tersebut.

Kekosongan tersebut disinggung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai mengikuti Upacara Pembukaan Piala Panglima TNI di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (8/9).


"18 bulan skuadron itu ditutup karena F5 tidak bisa terbang lagi, calon penggantinya itu Sukhoi 35 sampai sekarang belum ada kejelasan," kata Gatot.

Tidak beroperasinya skuadron tersebut berdampak pada para penerbang yang bertugas di skuadron itu. Seorang penerbang yang sudah tidak menerbangkan pesawat selama satu tahun, diharuskan untuk berlatih lagi selama empat bulan.

"Sekarang bayangin sudah 18 bulan," ujar Gatot.

Indonesia sebelumnya telah sepakat membeli 11 unit Sukhoi SU-35 dari Rusia dengan skema imbal beli yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perdagangan.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) juga telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan Rusia, Rostec.

Kedua pihak berkomitmen untuk segera merealisasikan pertukaran Sukhoi SU-35 dengan sejumlah komoditas Indonesia.

"Mudah-mudahan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perdagangan mencintai TNI sehingga cepat mewujudkannya," ucap Gatot.

Nilai pengadaan 11 unit pesawat tempur Sukhoi SU-35 itu mencapai US$1,14 miliar, lengkap dengan hanggar dan persenjataannya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut pembelian Sukhoi dengan skema imbal beli sesuai praktik pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

"Ini baru pertama kali kami merasakan UU itu, sebelumnya belum terlaksana. Pelaksanaannya G to G langsung, tidak ada perantara macam-macam," kata Ryamizard di Gedung Kementerian Pertahanan, Selasa (22/8).