Menurut Fahri, kedua tokoh itu tidak dapat disamakan meski sama-sama merupakan tokoh demokrasi di negara masing-masing.
"Bu Megawati nggak pernah dapat hadiah Nobel, Aung San Suu Kyi dapat Nobel Perdamaian. Bu Megawati nggak pernah berkuasa secara absolut, Suu Kyi bisa dibilang absolut karena menang pemilunya mutlak," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Suu Kyi dengan kewenangan dan kekuasaannya disebut seharusnya dapat menghentikan aksi pembantaian dan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
Dugaan Penghinaan
Dandhy dilaporkan oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur ke Polda Jawa Timur, pada Rabu (7/9). Repdem adalah salah satu organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat ini diketuai oleh anggota DPR Masinton Pasaribu.
Repdem menganggap status Dandhy tersebut mengandung penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Masinton Pasaribu meminta agar Dhandy mengklarifikasi tulisannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas artikel yang membandingkan Megawati dengan Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi (asa)