`Kampus Jadi Kekuatan Bela Negara yang Luar Biasa`

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta alumnus perguruan tinggi di Indonesia untuk aktif ikut aksi bela negara.

Permintaan itu disampaikan Wiranto saat memberi kuliah umum di hadapan alumnus Universitas Negeri Jakarta, Jumat (8/9). Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya peran akademisi dalam aksi bela negara.

Akademisi dan masyarakat sipil dianggap memiliki peran yang berbeda-beda dalam menjalani aksi bela negara. Namun, peran tak seragam itu diperlukan untuk menghadapi banyaknya ancaman yang membayangi Indonesia saat ini.

Lihat juga: Jokowi: Apapun Agama dan Sukunya Wajib Bela Negara

"Jadi kalau kita mampu membangun kampus yang punya tanggungjawab besar mengenai kesadaran bela negara ini maka ribuan kampus itu merupakan kekuatan yang luar biasa untuk mengajak masyarakat bahwa pembelaan negara bukan diserahkan pada militer, polisi, tapi tanggung jawab kita sebagai warga negara," kata Wiranto di Gedung Pasca Sarjana UNJ, Jakarta.

Politikus Partai Hanura itu kembali mengingatkan pentingnya aksi bela negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kesejahteraan tak bisa tercipta jika stabilitas politik tak terjadi. Kondisi politik yang stabil hanya bisa diperoleh jika ancaman-ancaman dari dalam dan luar negeri teratasi.

Ancaman saat ini disebut tak hanya berasal dari kekuatan bersenjata. Wiranto menganggap masuknya paham radikalisme dan gerakan teror menggunakan kemajuan teknologi justru menjadi ancaman terbesar.

Lihat juga: Program Bela Negara Akan Diterapkan di Penjara

"Ancaman justru banyak dari dalam negeri. Ternyata karena ada pelemahan dari sistem pertahanan kita. Kondisi selama reformasi, ada beberapa simpul pertahanan yang terdegradasi, tergerus. Apa itu? Pancasila, pemahaman UUD 1945, perasaan memiliki negeri ini, Bhinneka Tunggal Ika," tuturnya.

Menurut Wiranto, pasca orde baru baru pemerintahan Joko Widodo tidak gamang menegaskan kembali penanaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat. Pemerintahan sebelum Jokowi dianggap gamang karena takut dianggap membawa warisan Orde Baru jika menerapkan program penanaman nilai Pancasila.