Fadli Zon: Pimpinan DPR Tahu Surat Ke KPK Soal Setnov

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Rabu, 13/09/2017 11:45 WIB
Fadli Zon: Pimpinan DPR Tahu Surat Ke KPK Soal Setnov Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial sehingga keputusan pimpinan terkait surat kepada KPK untuk kasus Setnov tetap berlaku meski tidak disetujui oleh seluruh pimpinan. (Antara Foto/M Agung Rajasa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengklaim, seluruh pimpinan DPR mengetahui keberadaan surat permohonan DPR kepada KPK agar menunda pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto hingga keputusan sidang praperadilan dikeluarkan.

Fadli menyebut, surat itu merupakan tindak lanjut aspirasi Setnov selaku masyarakat yang mengadu ke DPR.

"Diketahui (seluruh pimpinan DPR). (DPR) meneruskan. Suratnya juga dibacakan," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9).


Meski demikian, Fadli mengatakan, hanya dirinya yang menandatangani surat yang ditandatangai sebelum sidang paripurna digelar di PN Jakarta Selatan pada Selasa (12/9).
Fadli menuturkan, permohonan penundaan sidang pemeriksaan Setnov sebagai tersangka di KPK diatur dalam UU meski dia tidak merinci undang-undang yang dimaksud.

"Kami menerima aspirasi ini untuk bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme UU yang berlaku," ujarnya.

Politisi Gerindra ini enggan memastikan apakah surat tersebut diterima dan dipenuhi oleh KPK tetapi dia mengatakan bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap Setnov atas permohonan tersebut.

"Terserah KPK, lihat aturannya saja. Tapi aspirasi masyarakat puluhan lah surat seperti itu, sifatnya biasa," ujar Fadli.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan tidak tahu keberadaan surat dari Setnov tersebut.

"Suratnya itu belum pernah lihat dan belum tahu. Nanti ini kami ketemu dengan seluruhnya, saya akan cari tahu kalau memang kabarnya seperti itu," ujar Agus di Gedung DPR.
Meski demikian, Politisi Demokrat ini mengklaim keputusan pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial sehingga keputusan akan tetap berlaku jikapun ada satu pimpinan DPR yang tidak ikut mengambil keputusan.

"Kami kolektif kolegial jadi tidak harus seluruh pimpinan, bisa saja separuh setujui. Namun ini saya juga baru dengar akan kami pelajari dahulu," ujarnya.

Pimpinan DPR mengirim surat kepada KPK yang meminta lembaga antirasuah itu menghormati praperadilan yang diajukan Setnov, sekaligus menunda pemeriksaannya dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Surat permohonan yang disampaikan Pimpinan DPR itu atas permintaan langsung dari Setnov, selaku Ketua DPR.

"Saudara Setya Novanto memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah praperadilan tersebut, dengan penundaan pemeriksaan pemanggilan saudara Setya Novanto," kata Kepala Biro Pimpinan Kesetjenan DPR, Hani Tahapari di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/9).

Dalam surat terkait Setnov ini DPR meminta semua pihak termasuk KPK menahan diri untuk tidak melakukan pemeriksaan sampai putusan praperadilan keluar dan sebagai bentuk menghormati proses hukum agar tak ada pihak dirugikan.