Eks Dirut PT PAL Didakwa Terima Fee Penjualan Kapal Perang

Feri Agus , CNN Indonesia | Kamis, 14/09/2017 01:20 WIB
Eks Dirut PT PAL Didakwa Terima Fee Penjualan Kapal Perang Mantan Direktur Utama PT PAL Indonesia M Firmansyah Arifin didakwa menerima uang cashback sebesar US$188.102,19 terkait fee agent Ashanti Sales Inc. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Direktur Utama PT PAL Indonesia M Firmansyah Arifin didakwa menerima uang cashback terkait fee agent Ashanti Sales Inc sebesar US$188.102,19, bersama-sama Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi PT PAL Indonesia dan Arif Cahyana selaku Manager Keuangan PT PAL Indonesia.

Uang diberikan oleh pemilik PT Pirusa Sejati Kirana Kotama selaku Direktur Utama PT Pirusa Sejati Agus Nugroho. 

"Terdakwa (M Firmansyah Arifin) bersama-sama Saiful Anwar dan Arif Cahyana mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian hadiah berupa uang cashback tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa dan Saiful Anwar telah menyetujui pemberian fee agent kepada Ashanti Sales Inc sebesar 4,75%," kata jaksa penuntut umum KPK dalam surat dakwaan Firmansyah yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, sebagaimana dilihat CNNIndonesia.com, Rabu (13/9).

Ashanti Sales Inc merupakan perusahaan yang ditunjuk sebagai exclusive agent dalam memperoleh kontrak pembangunan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) dari Departement of National Defense of The Republic of Philippine (DND Philippine). Sementara itu PT Pirusa menjadi mitra dari Ashanti Sales Inc. 

Firmansyah terpilih sebagai Direktur Utama PT PAL pada 8 Februari 2012. Dia mengubah jajaran direksi, di antaranya Etty Soewardhani selaku Direktur SDM dan Umum, Edy Widarto selaku Direktur Produksi, Imam Sulistiyanto selaku Direktur Keuangan, Eko Prasetyanto selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha, serta Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi. 

Firmansyah kemudian melakukan kegiatan promosi ke Filipina untuk menawarkan produk PT PAL yakni Kapal SSV dan Kapal Cepat Rudal (KCR) 60. 

"Akhirnya DND Philippine tertarik untuk memesan kapal pertahanan yang akan dibangun oleh PT PAL Indonesia," tutur jaksa KPK. 

Jaksa KPK melanjutkan, pada 13 Desember 2013, Eko Prasetyanto selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha, menerima email dari Ashanti Sales Inc terkait dengan jumlah fee agent untuk perusahaan tersebut sebesar empat persen dari nilai kontrak.

Eko selanjutnya meneruskan email tersebut kepada Firmansyah dan Imam. Menanggapi permintaan fee agent itu, jajaran direksi PT PAL menggelar rapat. Akhirnya diputuskan, fee yang diberikan kepada Sales Inc sebesar 4,75 persen dari nilai kontrak. 

"Dengan ketentuan bagian yang akan diterima oleh Ashanti Sales Inc hanya sebesar 3,5 persen, sedangkan sisanya sebesar 1,25 persen menjadi cashback untuk pribadi anggota Direksi PT PAL Indonesia," kata jaksa KPK. 

Setelah rapat selesai, malam harinya, Firmansyah, Saiful, Edi, Imam dan Eko bertemu dengan Kirana Kotama di Resto Nine Jalan Mayjen Sungkono, Kota Surabaya. 

Dalam pertemuan itu Firmansyah menyampaikan soal fee agent yang bakal diberikan kepada Ashanti Sales Inc sebesar 4,75 persen dengan cashback untuk jajaran direksi PT PAL Indonesia. 

"Kirana Kotama menyetujuinya termasuk cashback yang harus dibayarkan oleh Ashanti Sales Inc dan akan  menyampaikan kepada Liliosa L Saavedra selaku CEO Ashanti Sales Inc," ujar jaksa KPK. 

Eks Dirut PT PAL Didakwa Terima Fee Penjualan Kapal PerangKapal Perang Strategic Sealift Vessel (SSV)-1 saat peluncurannya di Galangan Kapal PT PAL Indonesia, Tanjung Perak, Surabaya. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)
Pemberian Bertahap

Jaksa KPK menyebut ada pemberian bertahap terkait fee agent ke Ashanti Sales Inc setelah ada kesepakatan mengenai pengerjaan dua unit kapal SSV senilai USD86.987.832,5 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia dan Hon Voltaire T. Gazmin selaku Sekretaris DND Philippine. 

Pengerjaan pembangunan dua unit kapal SSV sesuai kesepakatan dilakukan selama 36 bulan terhitung sejak 14 Mei 2014 sampai dengan 13 Mei 2017. 

Setelah mendapat pembayaran uang muka sebesar 15 persen terkait pengerjaan dua kapal perang, sejumlah US$6.522.888,87, lewat Arif, PT PAL Indonesia melakukan pembayaran fee agent kepada Ashanti Sales Inc, sebesar US$619.788,31. 

Jaksa KPK menyebut usai pembayaran fee agent itu, Firmansyah memerintahkan Imam menghubungi Kirana Kotama untuk meminta cashback.

Imam dan Kirana pun bertemu di lobby Eka Hospital BSD Central Business District Lot.IX, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Kemudian Kirana Kotama menyerahkan bingkisan goody bag berisi uang US$163.102,19 kepada Imam Sulistiyanto.

"Setelah kembali ke Surabaya, Imam Sulistiyanto menyerahkan uang tersebut kepada Eko Prasetyanto untuk diteruskan kepada terdakwa," tuturnya. 

Pada 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit Kapal SSV selesai dan kapal tersebut telah diserahkan oleh PT PAL  kepada DND Philippine. PT PAL pun mengajukan permintaan pembayaran 85 persen sebesar US$36.029.642,85, dan langsung dibayarkan DND Philippine. 

Setelah menerima pembayaran termin kedua itu, PT PAL menyerahkan fee agent kepada Ashanti Sales Inc, lewat Arif secara bertahap. Arif langsung mentransfer pembayaran fee itu ke UOB Limited Singapura atas nama MS Saavedra Liliosa Legiaona. 

Secara bertahap Arif mengirimkan uang masing-masing US$ 25.000, US$ 380.571,77, US$ 608.914,83, US$ 76.114,35 dan US$ 200.571,77. 

"Atas pembayaran fee agent kepada Ashanti Sales Inc tersebut, terdakwa mengingatkan kembali Arif Cahyana dan Saiful Anwar mengenai adanya cashback sebesar 1,25 persen yang harus diserahkan oleh Ashanti Sales Inc," kata jaksa KPK. 

Jaksa KPK melanjutkan, penyerahan cashback dari fee agent Ashanti Sales Inc, kemudian dilakukan oleh Agus Nugroho selaku Direktur Umum PT Pirusa Sejati atas perintah Kirana Kotama. Agus menyerahkan uang sebesar US$25.000 kepada Arif di kantor PT Pirusa Sejati pada 30 Maret 2017. 

"Kemudian setelah Arif Cahyana menerima uang tersebut, petugas KPK menangkap Arif Cahyana dan Agus Nugroho. Dan selanjutnya petugas KPK juga membawa terdakwa ke KPK," tutur jaksa KPK.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.