Pembebasan Lahan di NTT untuk Swasembada Garam Dikebut

Bimo Wiwoho , CNN Indonesia | Kamis, 14/09/2017 04:56 WIB
Pembebasan Lahan di NTT untuk Swasembada Garam Dikebut Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan akan menyelesaikan pembebasan lahan di NTT tahun ini untuk mencapai swasembada garam pada 2019. (ANTARA FOTO/Saiful Bahri)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah segera menyelesaikan pembebasan lahan garam di Nusa Tenggara Timur pada tahun ini. Target tersebut perlu dicapai agar swasembada garam dapat terealisasi pada 2019.

“Lahan harus selesai tahun ini. Saya minta Sofjan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang) sudah oke. Jangan ada yang pesimis,” kata Luhut di Gedung Kementerianko Maritim, Jakarta, Rabu (13/9).

Sejauh ini, kata Luhut, pemerintah telah mengoptimalkan lahan garam baru di NTT seluas 400 hektar. Aktivitas pengolahan lahan sendiri dilakukan oleh PT Garam. Kemudian ada sekitar 225 hektar yang juga bakal dioptimalkan PT Garam dalam waktu dekat.

Di samping itu, ada lahan seluas 1860 ha yang telah berstatus clean and clear dan siap digarap pada tahun ini. Investor pun menurutnya telah siap untuk ikut serta mengoptimalkan lahan tersebut dalam memproduksi garam.

Pemerintah saat ini sedang dalam proses membebaskan lahan seluas 1860 hektar karena masih ditinggali oleh penduduk. Ada pula 177 hektar lahan terlantar yang akan disulap menjadi lahan produksi garam.

Luhut menegaskan, untuk menyelesaikan masalah perluasan lahan produksi garam, memang membutuhkan sinergi dengan semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada yang dikhawatirkan.

“Kalau teamwork itu akan optimis,” katanya.

Di samping upaya perluasan lahan produksi, Luhut menyatakan bakal menerapkan konsep baru untuk mengatasi kelangkaan garam di masyarakat. Salah satunya membuat koperasi yang akan dikelola oleh masyarakat sendiri.

Konsep koperasi tersebut akan diberlakukan di Madura, NTT, Rantepao dan Jeneponto, Sulawesi Selatan. 

“Saya sudah lapor bertahap ke Presiden (Joko Widodo) bahwa ini akan dilakukan,” kata Luhut.

Luhut  mengatakan ada struktur pengelolaan produksi garam yang perlu diubah. Jika tidak dilakukan, maka persoalan yang berkaitan dengan garam akan terus muncul di kemudian hari. Dia tidak ingin hal itu terjadi.

“Sekarang sudah dibongkar strukturnya, dan kita lihat dalam dua tahun ke depan kita tidak perlu impor lagi,” ujar Luhut.