Pelajaran Kekalahan Ahok untuk Jokowi Jelang Pilpres 2019

Christie Stefanie , CNN Indonesia | Kamis, 14/09/2017 09:04 WIB
Pelajaran Kekalahan Ahok untuk Jokowi Jelang Pilpres 2019 Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah belum tentu memuluskan Joko Widodo ke Pemilihan Presiden Pilpres 2019. Ini macam kasus Ahok pada Pilkada. (Biro Pers Setpres/Kris)
Jakarta, CNN Indonesia -- Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah bisa jadi belum dapat meringankan langkah Presiden Joko Widodo ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Meski hasil survei kepuasan terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 68,3 persen, angka itu dinilai tak merepresentasikan elektabilitas Jokowi. Survei terakhir itu dipaparkan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada pekan ini.

Dinamika mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan contoh pelajaran baik bagi Jokowi.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengingatkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ahok saat itu bahkan jelang putaran kedua masih tinggi mencapai 73 persen berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia.

Tetapi, hal itu tak melancarkan Ahok dan Djarot kembali memimpin Jakarta hingga lima tahun mendatang.

"Pelajaran dari Pilkada Jakarta, tingkat kepuasan yang tinggi saja ternyata belum cukup menjamin seorang kandidat akan terpilih," ujar Hendri kepada CNN Indonesia.com pada Rabu (14/9).

Diketahui, Ahok akhirnya kalah dalam Pilkada Jakarta pada Mei lalu. Sebagian kritik menyatakan kekalahannya juga dipicu oleh kasus yang menyanderanya yakni penistaan agama saat mengutip Al Maidah dalam satu pidatonya pada 2016.

Hal itu pun memicu gelombang protes yang dikenal dengan nama Aksi 212 hingga Aksi 313 yang akhirnya menyebabkannya masuk pengadilan hingga dipenjara 2 tahun.

Dia menuturkan banyak hal harus diwaspadai Jokowi jelang akhir masa jabatannya kini. Salah satu dan terutama adalah isu ekonomi. Pemerataan kesejahteraan harus benar-benar dirasakan masyarakat.
"Kalau perut rakyat lapar maka sulit bagi Presiden mana pun terpilih dua periode. Maka harus hati-hati," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai banyak mendapat dukungan dari penduduk berusia 20-29 tahun. Penduduk dengan rentang umur tersebut adalah warga yang masih aktif mencari pekerjaan.

Survei CSIS menyatakan sebanyak 35,3 persen responden berusia 20-29 lebih memilih Prabowo dibanding Presiden Joko Widodo jika pemilu digelar saat ini.

Jokowi hanya meraih 31,7 persen dukungan dari kelompok pemilih tersebut. Warga yang berusia 20-29 memiliki porsi 13,9 persen dari keseluruhan responden.
"Di situ ketat, kalau dilihat umurnya 20-29 adalah kelompok orang yang sedang mencari kerja, sementara isu yang membuat perhatian besar masyarakat adalah lapangan pekerjaan. Sehingga isunya lebih bagaimana soal ekonomi diselesaikan, menyediakan lapangan kerja," kata Direktur Eksekutif CSIS Phillips J Vermonte.
Pelajaran Kekalahan Ahok untuk Jokowi Jelang Pilpres 2019Pembagian sembako murah.(CNN Indonesia/Safir Makki)

Pelanggaran HAM

Di sisi lain, Jokowi juga harus berhati-hati mengenai hak asasi manusia (HAM). Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu menjadi salah satu visi misi Jokowi dan JK dalam Pilpres 2014.

Hal itu diunggah dalam laman web Komisi Pemilihan Umum, www.kpu.go.id. Jokowi saat itu berkomitmen menuntaskan kasus kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.

"Penuntasan pelanggaran HAM menjadi salah satu pembeda dan plus poin Jokowi saat Pilpres 2014," Hendri menegaskan.
Salah satu soal adalah kasus dugaan pembunuhan terhadap aktivis Munir.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yanti Andiyani sebelumnya tak ingin isu hak asasi manusia (HAM) dan pembunuhan aktivis Munir Said Thalib menjadi bahan kampanye Pemilihan Presiden 2019. Sebab menurutnya, kampanye penyelesaian masalah HAM di ajang Pilpres hanya pepesan kosong.

Yanti mengimbau pemilih untuk belajar pada pemilu 2014 agar tidak diperdaya janji kampanye. Dengan begitu tahun 2019 bisa dimanfaatkan menjadi momen sanksi moral dan etik bagi semua peserta pemilu.

Sanksi itu, kata Yanti, juga berlaku bagi Presiden Jokowi bila maju dalam Pilpres 2019. Menurutnya, selama menjabat, Jokowi tak hanya mengabaikan kasus Munir, melainkan juga penegakkan HAM secara umum
Pelajaran Kekalahan Ahok untuk Jokowi Jelang Pilpres 2019Aksi Kamisan yang menuntut pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
"Pengalaman pemilu sebelumnya memberikan pelajaran sangat berarti, ketika ada seorang kandidat seperti Jokowi. Pada masa kampanya menyatakan akan selesaikan pelanggaran HAM termasuk Munir. Ternyata bisa kita simpulkan hari ini hanya sebagai komoditas politik

Oleh karena itu, Hendri berpendapat, langkah Jokowi akan semakin ringan apabila memenuhi janji kampanye sekaligus berhasil mengenyangkan perut masyarakat.