Yusril Sebut Semua Lembaga Yudikatif Bisa Jadi Target Angket

Jakarta, CNN Indonesia -- Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyebut hak angket DPR bisa ditujukan kepada semua lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Hak angket DPR, kata Yusril, bertujuan menjalankan fungsi kontrol dan mencari fakta melalui proses penyelidikan.

"MK dan MA bisa diangket, KPK juga bisa. Intinya siapa saja bisa diangket," ujar Yusril usai menjadi saksi uji materi keabsahan pansus angket DPR untuk KPK di Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/9).

Lihat juga: Pansus Hak Angket Hadirkan Yusril jadi Saksi Ahli di MK

Pernyataan Yusril ini membantah keterangan sejumlah pihak yang menyebut lembaga yudikatif semacam MK, MA, termasuk KPK tak bisa diangket.

Walaupun begitu, Yusril memastikan hak angket tidak bisa memasuki ranah materi perkara. Ia mencontohkan angket yang pernah ditujukan pada Bank Indonesia terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurutnya, angket itu secara tak langsung juga ditujukan pada bank nasional tersebut. Padahal dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa BI adalah lembaga yang mandiri dan independen.

"Itu pun bisa diangket oleh DPR. Apalagi KPK," katanya.

Mantan Menteri Kehakiman ini menuturkan hasil temuan dari angket itu harus diserahkan pada badan atau lembaga negara yang relevan seperti kepolisian atau kejaksaan agung.

"Hasilnya nanti bisa di-follow up sendiri oleh DPR atau disampaikan ke lembaga lain yang relevan. Tergantung apa yang ditemukan," katanya.

Lihat juga: 'Kesaksian Yusril Meringankan Dakwaan Buni Yani'

Sejumlah pihak sebelumnya mengkritik hak angket DPR yang ditujukan pada KPK. Pengajuan hak angket itu dianggap tidak sah karena KPK bukan termasuk lembaga negara.

Dalam Pasal 79 UU MD3 menjelaskan, DPR berwenang melakukan hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang penting dan strategis.

Pemerintah yang dimaksud adalah presiden, wakil presiden, menteri, panglima TNI, kapolri, jaksa agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. Sementara KPK dinilai merupakan lembaga negara yang bersifat independen.