Basaria Tak Ingin Semua Kepala Daerah 'Berkantor' di KPK

Feri Agus , CNN Indonesia | Kamis, 14/09/2017 22:53 WIB
Basaria Tak Ingin Semua Kepala Daerah 'Berkantor' di KPK Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan pihaknya telah mengupayakan pencegahan tipikor di tingkat daerah salah satunya lewat aplikasi cegah korupsi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat kepala daerah yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Terbaru, lembaga antirasuah itu menangkap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan berharap, Arya menjadi kepala daerah terakhir yang ditangani pihaknya dalam kasus korupsi. Komisioner perempuan pertama KPK itu menegaskan dirinya tak ingin banyak kepala daerah yang diproses pihaknya lantaran terlibat korupsi.

"Harapan terakhir, kita tidak ingin semua bupati pindah ke kantor KPK di Kuningan," kata Basaria saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9).

Akal-akalan Cari Keuntungan

Sementara itu, komisioner lainnya Alexander Marwata menyatakan, meski proses lelang pengadaan saat ini dilakukan secara daring, ada sejumlah pihak yang masih bisa mengakali untuk mendapatkan keuntungan.

Basaria Tak Ingin Semua Kepala Daerah Berkantor di KPKAlexander Marwata. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Menurut Alex, lebih dari 80 persen korupsi yang ditangani KPK menyangkut pengadaan barang dan jasa. Alex menyebut, dalam proses pengadaan biasanya ada kongkalikong antara penyelenggara negara dengan perusahaan.

"Selain kongkalikong antara penyedia barang jasa kan ada juga persengkokolan antara perusahaan," ujarnya.

Selama KPK berdiri, dari 2004 sampai September 2017, setidaknya ada 81 kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota yang menjadi tersangka.

Untuk 2017 ini, KPK telah menjerat Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno dan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain.

Lebih lanjut, Basaria menyatakan sudah mengupayakan kerja sama di tingkat daerah dalam pencegahan korupsi. Salah satunya kerja sama dengan beberapa daerah seperti Bandung dan Surabaya dalam menerapkan aplikasi pencegahan korupsi.

Aplikasi tersebut bisa dikontrol seluruh kepala unit dan masyarakat. Untuk itu, pihaknya pun sudah memberikan pelatihan aplikasi itu kepada para bupati dan wali kota.

"Harapan kita dengan aplikasi ini tidak terjadi kembali. Tapi secanggih apapun aplikasi, teknologi yang diberikan tetap yg kendalikan manusia," ujarnya.

Di sisi lain, Basaria menyesalkan masih ada kepala daerah yang melakukan praktik korupsi. Padahal, KPK sudah gencar melakukan pencegahan hingga pengawasan terhadap daerah.

"Pencegahan yang dilakukan sudah lebih dari cukup, kenapa harus terjadi," tuturnya.