Djarot Waspadai Proyek 'Siluman' di Akhir Masa Jabatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan segera berakhir pada Oktober 2017.

Di sisa masa jabatannya, Djarot mewaspadai munculnya proyek-proyek 'siluman' yang akan disusupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Djarot memastikan proses penyusunan anggaran akan diperketat. Dia tidak mau kecolongan soal proyek siluman.

"Jangan sampai saat-saat terakhir proses pembahasan anggaran nanti tiba-tiba ada masuk proyek lain, kalau Pak Ahok sebut dulu itu sebagai proyek siluman," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/9).

Lihat juga: Djarot Belum Tahu Alasan Penghapusan Anggaran RPTRA

Istilah proyek siluman pernah dilontarkan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur.

Pada tahun 2015, Ahok mengatakan, anggaran siluman ini kerap tercium oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kata Djarot, untuk mengawasi pembengkakan anggaran karena diduga adanya proyek siluman, Djarot akan memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Lihat juga: Djarot: Buat Apa Serapan Tinggi Kalau Tak Dinikmati Rakyat?

Djarot juga akan memperketat permintaan pengadaan fasilitas di lingkungan pemprov. Misalnya, kata dia, permintaan tiba-tiba untuk mengadakan barang-barang yang kepentingannya tidak terlalu diperlukan akan langsung ditolak.

"Misalnya komputer empat dimensi, atau alat olahraga itu kan enggak penting, kaya dulu-dulu itu," kata Djarot.

Djarot menyindir, masuknya anggaran untuk proyek siluman biasanya terjadi saat pembahasan APBD Perubahan.

"Kalau saya amati dari tahun ke tahun biasanya itu muncul pada saat APBD-P, makanya untuk APBD-P ini kami ketat supaya tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti itu," kata Djarot.

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta telah selesai membahas APBD perubahan 2017. Namun, APBD perubahan itu belum disahkan dan masih menunggu rapat paripurna Perda soal APBD Perubahan itu.

Lihat juga: Jokowi Keluhkan Pengelolaan APBN dan APBD Tak Efisien