Sekjen DPR Tegaskan Gedung Parlemen Tidak Miring

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengklarifikasi kabar bahwa Gedung Nusantara I DPR mengalami kemiringan sekitar 7 derajat pasca gempa 2009. Djuned mengatakan berdasarkan audit dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, gedung tersebut tidak mengalami kemiringan.

"Hasil audit struktur gedung DPR, tidak ada kemiringan vertikal. Kami sudah dapatkan hasil audit gedung DPR tidak ada kemiringan arah vertikal," ujar Djuned dalam seminar rencana pembangunan gedung baru di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/9).

Djuned menuturkan, hasil audit Kementerian PUPR justru menyatakan ada pergeseran dan keretakan pada balok induk dan anak mulai dari lantai 6 sampai 23 Gedung Nusantara I.

Lihat juga: Upaya Pembangunan Gedung DPR Baru

Untuk mengantisipasi kerusakan lebih parah, Djuned berkata, Kementerian PUPR merekomendasikan agar ada pembatasan pembebanan Gedung Nusantara I. Tiap meter persegi disarankan agar tidak diberi beban lebih dari 200 kilogram.

"Pada saat itu kami ingin kirim surat pada Kementerian PUPR, di mana hasil yang kami minta untuk audit ternyata ada balok induk dan balok anak yang terhubung, lantai 6 sampai 23 ada retak dan geser," ujarnya.

Berkaitan dengan hal itu, Djuned melanjutkan, pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PUPR untuk melakukan injeksi pada keretakan-keretakan itu.

"Tapi atas dasar yang direkomendasi agar injeksi, kami lakukan injeksi dengan bahan-bahan, pada celah-celah. Alhamdulillah kesimpulannya indikasi keretakan bisa diperbaiki," ujar Djuned.

Lihat juga: Ketua MPR Sewot Ada Pihak Sebut Aksi Anti-PKI Ditunggangi

Lebih lanjut, selain kerusakan, Djuned menyebut Gedung Nusantara I mengalami kelebihan kapasitas karena menampung dari yang telah ditetapkan, yakni hanya 800 orang.

Sementara, saat ini Djuned mengklaim gedung itu menampung lebih dari 5.000 orang yang berasl dari 560 anggota DPR, dengan 5 tenaga ahli dan 2 orang staf administrasi.

Lebih dari itu, Kesetjenan DPR berharap bisa merealisasikan pembangunan gedung baru DPR yang menelan anggaran sekitar Rp320,44 miliar dengan sistem tahun jamak atau multiyears.